JAKARTA (LINTAS papua) - Wakil Ketua Komite Tetap Tata Kelola Perdagangan Pertanian, Perhutanan & Peternakan, Perikanan Kawasan Perbatasan (Kadin Indonesia), Wellem Yan Ramandei mengatakan, sangat mendukung proses hukum penyediaan Infrastruktur base transceiver station atau BTS 4g beserta Infrastruktur pendukungnya., yang dilakukan Kejaksaan Agung harus dilakukan sebagaimana mestinya.
"Untuk mendukung program percepatan internet di kampung - kampung, maka alangkah baiknya pekerjaan yang tidak bermasalah dapat terus berjalan dan dilanjutkan," ujar Wakil Ketua Komite Tetap Tata Kelola Perdagangan Pertanian, Perhutanan & Peternakan, Perikanan Kawasan Perbatasan (Kadin Indonesia), Wellem Yan Ramandei, saat dikonfirmasi terkait kasus tersebut, di Jakarta, Jumat, 17 Maret 2023.
Wellem Yan Ramandei menyampaikan, bahwa proses hukum berjalan, namun pekerjaan yang tidak bermasalah juga harus jalan, mengingat kebutuhan masyarakat saat ini sudah sangat banyak bergantung pada keberadaan internet.
"pekerjaan pembangunan penyediaan Infrastruktur base transceiver station atau BTS 4g harus berjalan sebab semua masyarakatkan butuhkan internet , mulai aktifitas belajar mengajar hingga ekonomi digital," jelas Wera, sapaan akrab Pria asal papua ini.
Dirinya mengakui, saat inibanyak masyarakat yang sudah menjalankan roda ekonomi melalui media sosial maupun marketplace.
"Jika proses hukum tidak dipisahkan, maka sangat berdampak pada percepatan program ini, terlebih dengan telah dicabutnya akses TV analog, masyarakat di pedalaman tidak dapat lagi menikmati tayangan berita dan lain entah dari Google maupun YouTube," ungkap Wellem Yan Ramandei.
Wellem Ramandei menuturkan, sangat ironis dan sangat kasihan melihat situasi di pedalaman saat ini, akhirnya masyarakat jadi buta informasi, sementara tujuan dari program internet masuk kampung ini adalah untuk menghapus stigma masyarakat kampung yang buta internet, apalagi keberadaan tv analog telah dicabut dan dialihkan ke tv digital yang sudah pasti bergantung pada akses internet.

Sebagaimana kita ketahui, Pembangunan BTS 4g merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi digital yang inklusif bagi masyarakat bermukim di wilayah 3T di papua dan papua Barat
"Proses hukum tetap harus dilakukan, namun alangkah baiknya dapat dipisahkan mana yang bermasalah mana yang tidak, sehingga pekerjaan yang belum berjalan dapat terus bergulir dan masyarakat bisa dengan cepat menikmati program ini," ucap Wellem Yan Ramandei berpesan.
. “Saya sangat mendukung proses hukum ini karena internet saat ini sudah menjadi kebutuhan Utama masyarakat, mulai pendidikan hingga ekonomi sangat bergantung pada internet” Kata Wera, menutup keterangan yang disampaikan kepada media lintaspapua.com.***
Artikel Terkait
DPRD Keerom dan Ondoafi Sangke Juga Sambut Positif BTS Tambahan di Keerom
Bupati Piter Gusbager Pasang Batu Perdana, Pembangunan 49 BTS Tahap II di Keerom Dimulai
Perkuat Akses Jaringan 4G Papua, BTS di Sawyatami di Keerom Diresmikan dari Jakarta
Dinas Kominfo Terima Pelepasan Tanah untuk Bangun BTS Dari 2 Kampung di Raveni Rara
Agustus Ini, PT IBS Bangun 17 Site BTS Bakti Kominfo Non 3 T Di Kabupaten Jayapura
Ada 42 BTS Baru Telah 'on' di Keerom tahun 2021
Perkuat Jaringan, Kadiskominfo Gustaf Griapon Pastikan Total 39 Site BTS Dibangun Hingga November
Resmikan Sejumlah Tower BTS Non 3T di Yakonde, Ini Harapan Bupati Jayapura
Menteri Jhonny Plate Bakal Dipanggil Kejagung Terkait Kasus Korupsi BTS Kamis Besok
Pemuda Distrik Yokari Apresiasi Pembangunan Tower BTS BAKTI KOMINFO