Presiden Jokowi Minta Otoritas Jasa KeuanganTurut Serta Dukung Program Hilirisasi

JAKARTA (LINTAS PAPUA)  - Presiden Joko Widodo meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) turut serta mendukung program hilirisasi yang tengah gencar dilakukan oleh pemerintah dengan bentuk dukungan konkret. Menurut Presiden, hilirisasi merupakan kunci agar Indonesia bisa melompat menjadi negara maju.

“Tadi sudah disampaikan oleh Ketua OJK mengenai hilirisasi agar diberikan dukungan. Saya minta betul-betul yang konkret karena masih saya dengar yang mau bikin smelter saja kesulitan mencari pendanaan. Jadi dukungan itu betul-betul diberikan, tetapi juga dengan kalkulasi dan kehati-hatian yang tinggi karena hilirisasi ini akan menjadi kunci bagi negara kita untuk melompat menjadi negara maju,” ujar Presiden Joko Widodo dalam sambutannya saat menghadiri Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) Tahun 2023 di Hotel Shangri-La, Jakarta, Senin, 6 Februari 2023.

Menurut Presiden, pemerintah konsisten mendorong hilirisasi juga sebagai upaya agar Indonesia bisa keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah. Hilirisasi harus dilakukan dalam berbagai sektor, baik di sektor pertambangan minerba, minyak sawit mentah (CPO), hingga sumber daya alam laut. Presiden meyakini, hilirisasi memberikan nilai tambah yang berlipat ganda.

“Saya sudah sering menyampaikan mengenai minerba dan gas, dari yang namanya nikel, lompatan kita dari 1,1 billion USD melompat menjadi 30 billion USD setelah ada hilirisasi. Kemudian nanti lari ke bauksit, lari ke timah, lari ke tembaga, lari ke emas, lari ke gas alam dan minyak. Kalau ini betul-betul secara konsisten kita kerjakan, jadilah kita negara maju,” tegasnya.

Di sektor sumber daya alam laut, Presiden mengingatkan potensi besar yang dimiliki oleh Indonesia yang memiliki wilayah laut seluas 3,25 juta kilometer persegi. Berbagai potensi kekayaan alamnya seperti rumput laut dan aneka ragam ikan, kata Presiden, belum dimanfaatkan potensinya semaksimal mungkin.

Kepala Negara memberikan contoh, Indonesia merupakan eksportir nomor satu rumput laut tetapi dalam bentuk mentah. Di saat yang sama, Indonesia juga merupakan eksportir nomor tiga karagenan, bahan yang diekstrak dari rumput laut. Di lain sisi, Tiongkok merupakan importir nomor satu rumput laut, tetapi merupakan eksportir nomor satu karagenan.

“Ini yang harus kita tiru. Kita harusnya menjadi eksportir nomor satu bahan mentah (rumput laut), tetapi juga eksportir nomor satu karagenan, harusnya seperti itu, dan nilai tambah yang ada di sini akan melompat,” imbuhnya.

Demikian halnya dengan ikan tuna, cakalang, dan tongkol, Indonesia merupakan eksportir nomor satu untuk ketiga komoditas tersebut. Namun, di saat yang sama Indonesia juga merupakan importir nomor satu tepung ikan.

“Ini sudah didorong ke luar kemudian kita impor lagi dalam bentuk tepung ikan. Apa enggak bisa kita menghilirkan ini, mengindustrialisasikan ikan kita menjadi tepung ikan? Sesulit apa? Kok, sulit banget, sih? Enggak. Kalau kita belum mampu ya gandeng partner. Saya selalu sampaikan gandeng partner, jangan ragu-ragu untuk masuk ke sana. Kemudian RRT kita lihat importir nomor dua tuna, cakalang, tongkol segar, tapi bisa menjadi eksportir nomor empat tepung ikan. Gandeng partner,” paparnya.

Menurut Presiden, hal terpenting dalam hilirisasi adalah mengintegrasikan beragam komoditas tersebut, baik di sektor minerba, CPO, maupun sumber daya alam hasil laut. Presiden memperkirakan proyeksi dampak hilirisasi dari minerba, migas, dan kelautan bisa mencapai ratusan miliar dolar AS dan membuka jutaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

“Sekali lagi saya minta dukungan dari OJK mengenai ini, bagaimana memberikan sosialisasi mengenai pentingnya hilirisasi karena proyeksi dampak hilirisasi dari minerba, migas, dan kelautan bisa sampai angka 715 billion USD dan lapangan kerja yang terbangun bisa 9,6 juta. Besar sekali. Inilah yang akan terus kita kejar,” tandasnya.***