Pj. Bupati Mappi Teken MoU bersama Direktur RSUD Dok II Jayapura untuk Pelayanan Kesehatan Rujukan Masyarakat

JAYAPURA (LINTAS PAPUA)  – Sebagai upaya untuk peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Pemerintah Mappi">Kabupaten Mappi terus memperluas jaringan kerjasama. Sebelumnya dilakukan dengan dua rumah sakit di Makassar dan Surakarta, kali ini kerjasama juga dilakukan dengan RSUD Dok II Jayapura, Kota Jayapura, Kamis, 23 Februari 2023.

Penandatangan perjanjian kerjasama dilakukan oleh Pj Bupati Mappi, Michael R. Gomar, S.STP., M.Si dengan Direktur RSUD Dok II Jayapura, Dr. Anton Tony Mote, M.K.M. Turut hadir menyaksikan Kadis Kesehatan Mappi">Kabupaten Mappi, Dr. Ronny Herry Tombokan, Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Papua Dr. Aaron Rumainum M.Kes.

Pj Bupati Mappi, Michael R. Gomar, S.STP., M.Si mengatakan kerjasama ini merupakan program layanan kesehatan rujukan yang telah dianggarkan oleh Dinas Kesehatan dalam APBD Tahun 2023. Juga melalui RSUD Mappi pada program bantuan rujukan kepada pasien yang tidak bisa tertangani dan perlu tindakan rujukan.

“Untuk pelayanan kesehatan rujukan ini kita melihat beberapa kasus-kasus kesehatan yang dialami oleh masyarakat yang bisa tertangani oleh RSUD Mappi berdasarkan hasil diagnosa dan bisa ditangani maka akan dilayani oleh RSUD Mappi">Kabupaten Mappi. Tetapi yang tidak bisa ditangani akan dirujuk ke RSUD Dok II Jayapura,” ungkapnya.

Sebelumnya diungkapkan Pj Bupati, Michael Gomar, bahwa Pemkab Mappi sudah melakukan penandatangan kerjasama dengan beberapa rumah sakit dianatara RS Wahidin Masyarakat, RSO Surakarta yang merupakan rumah sakit spesialis tulang. Setelah RS Dok II, selanjutnya akan dilakukan penandatangan kerjasama dengan RSUD Merauke.

Program layanan kesehatan rujukan ini menggunakan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Tahun Anggaran 2023. Pemkab Mappi akan melakukan evaluasi pada semester pertama, untuk melihat kebutuhan anggaran dalam pelaksanaan program. Apabila dana belum mencukupi maka akan dilakukan penambahan dalam APBD Perubahan.

Pemerintah Kabupaten Mappi terus memperluas jaringan kerjasama. Sebelumnya dilakukan dengan dua rumah sakit di Makassar dan Surakarta, kali ini kerjasama juga dilakukan dengan RSUD Dok II Jayapura, Kamis, 23 Februari 2023. (Humas Mappi)

Sementara pembenahan RSUD Mappi dilakukan, maka Pemkab mengambil kebijakan bekerjasama dengan beberapa rumah sakit. Rumah sakit yang dipilih juga merupakan hasil assessment Dinas Kesehatan yang menilai cukup baik dan cukup layak serta mempunyai pelayanan yang cukup baik sehingga kita Pemkab Mappi melakukan kerjasama.

Kerjasama tahap pertama ini akan berlaku selama tiga tahun ke depan. Ia berharap program ini bisa menjadi contoh bagi kabupaten/kota lain di Papua. Sebab pelayanan kesehatan tidak bisa dilakukan secara parsial atau dilakukan sendiri tapi membutuhkan instansi lain terutama yang memiliki kredibilitas pelayanan yang cukup baik.

Tidak semua pasien akan dirujuk. Disesuaikan dengan status atau kondisi kesehatan. Tentunya mendapat surat rujukan. Selain pasien yang berobat, pendamping atau keluarga juga akan masuk dalam tanggungan Pemkab Mappi sebanyak dua orang tanpa biaya atau gratis.

Sementara itu Direktur RSUD Dok II Jayapura, Dr. Anton Tony Mote, M.K.M sangat mengapresiasi Pj Bupati Mappi, Michael Gomar yang telah memberi akses pelayanan yang sangat baik kepada masyarakat Mappi. “Kami apresiasi kepaa bapak Pj Bupati Mappi dan Pak Kadis Kesehatan yang sudah melakukan koordinasi yang sangat baik sehingga untuk pertama kali kita dapat melakukan perjanjian kerjasama dengan kabupaten yang ada di Tanah Papua,” paparnya.

Ia menuturkan, kerjasama dengan pemerintah daerah Mappi merupakan momen yang sangat luar biasa, karena ini menjadi pertama kali RSUD Dok II Jayapura melakukan kerjasama dengan Kabupaten yang ada di Tanah Papua.

Untuk itu dr Anton Mote berharap agar masyarakat Mappi terus mendukung pemerintah kabupaten yang sudah memiliki kepedulian tinggi dalam memberikan layanan kesehatan sebagai hak paling mendasar dari masyarakat. Apalagi semua biaya ditanggung pemerintah menggunakan dana Otsus.

Anton Mote berharap, Bupati lain di Tanah Papua bisa mencontoh dan bisa melakukan hal yang sama karena layanan kesehatan adalah hak rakyat.