Ondo Ramses Wally Soroti Belum Adanya Pengawalan Ajudan Pj Bupati Jayapura

SENTANI (LINTAS PAPUA)  -  Belakangan ini ajudan atau pengawal bagi Penjabat (Pj) Bupati Jayapura, Triwarno Purnomo, S.STP., M.Si., menjadi sorotan. Pasalnya, protokoler penjagaan buat Triwarno Purnomo di Gunung Merah, Kantor Bupati Jayapura, tidak mendapatkan pengawalan dari seorang ajudan.

Menanggapi hal ini, Yo' Ondofolo Kampung Babrongko Ramses Wally menyayangkan hal tersebut. Sehingga pria yang juga salah seorang Tokoh Adat Papua asal Kabupaten Jayapura ini juga mempertanyakan, mengapa hingga saat ini Penjabat (Pj) Bupati Jayapura, Triwarno Purnomo, hingga saat ini belum atau tidak mendapatkan pengawalan penjagaan seorang ajudan dari anggota Kepolisian.

Padahal, menurut Ondo Ramses sapaan akrabnya, bahwa ada aturan yang mengatur tentang seorang kepala daerah ataupun penjabat kepala daerah wajib untuk mendapatkan pengawalan dari anggota Polri.

"Ada aturannya itu, seorang pejabat negara wajib untuk mendapatkan pengawalan dari Kepolisian. Saya rasa, bahwa kita semua wajib untuk menaati aturan yang berlaku," katanya kepada wartawan di Kota Sentani, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Senin, 18 September 2023.

Selain itu, Ondo Ramses juga mengungkapkan, bahwa aturan yang mengatur seorang kepala daerah wajib mendapatkan pengawalan dari anggota Polri itu tercantum dalam Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 04 Tahun 2017 tentang Penugasan Anggota Polri di Luar Organisasi Polri.

Dirinyapun menyampaikan, bahwa pemerintah daerah dalam hal ini Pemkab Jayapura tidak boleh keluar dari aturan atau Perkap tersebut.

Pria yang juga Tokoh Politik Papua dari Tabi inipun melihat sejak Triwarno Purnomo ditugaskan sebagai Penjabat Bupati Jayapura, untuk menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Jayapura tidak pernah di kawal oleh seorang ajudan apapun.

Menurut Ondo Ramses, hal ini adalah suatu kemunduran yang sengaja dibuat oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Jayapura.

"Seharusnya, saat dia (Triwarno Purnomo) ditunjuk untuk menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Jayapura, ajudannya itu sudah harus ada dan sudah disiapkan. Karena ini perintah Negara, karena Negara yang membiayainya. Untuk itu, saya minta Pemkab Jayapura harus segera siapkan ajudan bagi Pj Bupati Jayapura. Sebab, keamanan seorang kepala daerah atau bupati dan wakil bupati itu sudah di jamin dalam aturan ini," cetusnya.

Selain itu, Ondo Ramses Wally juga menambahkan, bahwa yang lebih berhak untuk mendapatkan pengawalan dari ajudan adalah seorang kepala daerah atau bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota.
Lebih lanjut dirinya mengatakan, bahwa selama ini Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura sudah keluar dari aturan yang berlaku.
Sebab itu, dirinya meminta agar Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura dapat kembali ke aturan yang berlaku.

Dirinya juga mempertanyakan, kenapa bukan Penjabat Bupati Jayapura yang mendapatkan pengawalan dari seorang ajudan, melainkan sekretaris daerah (Sekda) yang mendapat pengawalan penjagaan seorang ajudan.

"Inikan sudah melanggar aturan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura sudah keluar jauh dari rel. Oleh sebab itu, saya minta Pemda Kabupaten Jayapura harus segera kembali ke rel yang sebenarnya agar tidak menimbulkan masalah baru," pintanya.
Apalagi, menurut Ondo Ramses, bahwa Pj Bupati adalah tokoh penting dalam menjalankan roda pemerintahan dan juga ditugaskan untuk mempersiapkan pelaksanaan Pemilu Serentak pada tahun 2024 mendatang.

"Jadi, saya pandang sangat perlu agar Pj Bupati ini mendapatkan pengawalan dari seorang ajudan ataupun lebih. Karena, saat ini Pj Bupati adalah tokoh sentral yang tengah mempersiapkan segala hal dalam pelaksanaan Pemilu Serentak, yang akan dilaksanakan tahun 2004, sehingga keamanannya perlu dijaga," pungkas Ramses Wally.

Kapolres Jayapura, AKBP Fredrickus W. A. Maclarimboen, S.IK., M.H. (irfan / lintaspapua.com)