Kepemimpinan Pj Wali Kota Jayapura Diberikan Apresiasi Karena Memproteksi Masyarakat Port Numbay

JAYAPURA (LINTAS PAPUA) – Ketua Lembaga Musyawarah  Adat (LMA) Port Numbay, George Awi, mengatakan, dalam kepemimpinan Penjabat (Pj) Walikota Jayapura, Frans Pekey, bliau mampu menterjemahkan Otsus Papua. Bagi keberlansungan dan kehidupan masyarakat adat. Sebagaimana beberapa kampung adat, di wilayah Pemerintahan Kota Jayapura, Papua.

Menurut George Awi, dalam perjalanan Otsus sejak Tahun 2021, pihaknya selaku masyarakat adat, seperti ondo-ondoafi ini. Mereka tidak diproteksi, melainkan dijauhkan bahkan tidak diperhatikan oleh Pemerintah Kota Jayapura. Nanti dimasa Pj Walikota, Frans Pekey. Barulah ada proteksi buat masyarakat adat.

“Jujur saja saya harus sampaikan, bahwa sejak Otsus 2021, kami masyarakat adat terlebih khusus para ondo-ondoafi ini. Kami dijauhkan bahkan tidak diperhatikan oleh Pemerintah Kota Jayapura. Nanti dimasa Pj Walikota, Frans Pekey. Baru ada proteksi buat kami, dalam konteks penterjemahan Otsus,” ujar Ketua LMA Port Numbay, George Awi, Selasa 21 Februari 2023, di Jayapura.

Sebut Ketua LMA, kendati baru menjabat 6 bulan berjalan, namun Pj Walikota, Frans Pekey, telah melakukan terobosan-terobosan yang luar biasa. Satu hal yang menjadi catatan pihaknya adalah, Pj Walikota memberikan dukungan dana pada pelaksanaan Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN), dimana Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura menjadi tuan rumah.

“Ya, waktu itu kami meminta dukungan kepada Pj Walikota Jayapura atas pelaksanaan KMAN. Dan Pj Walikota Jayapura memberikan dukungan dana senilai Rp 2,5 Miliar untuk pelaksanaan KMAN. Ini menujukan bahwa Pj Walikota Jayapura punya perhatian dan keberpihakan kepada masyarakat adat, atas dukungan tersebut,” ucap George Awi.

Selain itu, ungkap George, dalam beberapa program Pj Walikota baik yang sudah terlaksana dan bakal terlaksana nanti. Sangat memiliki keberpihakan kepada masyarakat adat, sebagaimana Perda Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pengakuan dan Pelidungan Masyarakat Adat. Itu betul-betul diwujudnyatakan oleh seorang Frans Pekey.

“Selamai ini kita orang Papua hanya bicara Otsus itu soal keuangan Otsus saja. Padahal pemerintah pusat punya polical will yang sangat luar biasa, dengan mengucurkan dana triliunan jumlahnya ke Papua. Tapi uang sebanyak itu, kita masyarakat kampung dibawah ini kita tidak merasakan uang Otsus itu. Sehigga muncul pertayaan bagi kami masyarakat di kampung ini yakni, roh Otsus itu apa?,” ucap Ketua LMA, sembari bertanya.

Ia menegaskan, bicara tentang uang Otsus dan roh Otsus, khususnya di Kota Jayapura, pihaknya tidak merasakan apa itu uang Otsus dan apa itu roh Otsus.

“Nah, dengan adanya Pj Walikota Jayapura ini. Baru kita merasakan apa itu uang Otsus dan apa itu roh Otsus. Lewat program yang sangat menyetuh dan memihak kepada masyarakat adat. Bliau benar-benar memahami turunan dari UU Otsus untuk diimplemenrasikan, seperti Perda Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pengakuan dan Pelidungan Masyarakat Adat. Dan juga Perdasi Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Kampung Adat, dengan mengacu pada Permendagri Nomor 52 Tahun 2007,” tegas George Awi.

Dilain sisi, ia menegaskan, dalam UU Otsus jilid 2 yang telah diperbaharui ini. Kita perlu juga memberikan apresiasi kepada Pansus Otsus DPR RI, dimana Ketua Pansus saat itu, Komarudin Watubun dan kawan-kawan, mereka telah berjuang sehingga lahirlah 2 Peraturan Pemerintah (PP) yakni, PP 106 dan PP 107.

“Keberhasilan itu kami anggap suatu prestasi yang luar biasa, kenapa?, karena mulai dari Otsus Nomor 1 Tahun 2021 hanya ada satu PP. Itu pun tentang MRP, selebihnya tidak ada. Sehingga pemerintah daerah mau bikin Perdasi dan Perdasus dasarnya dari mana. Dan di Otsus Nomor 2 Tahun 2022 ini. Barulah lahir 2 PP yakni, PP 106 Tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otsus, serta PP 107 Tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Otsus di Papua. Nah sekarang tinggal bagaimana implementasinya saja,” pungkas Ketua LMA Port Numbay itu. (Richard/Lintas Papua)