Fiji, Selandia Baru, Australia Dan Blok Melanesia Jangan Dikte Jokowi dan Indonesia

JAYAPURA (LINTAS PAPUA) - Kedatangan Presiden Jokowi di Jayapura, Papua, di saat pilot susi air Mark Merthenz masih disandera KKB Egianus Kogoya di wilayah Kabupaten Nduga, Papua dan sudah memasuki satu bulan lebih, adalah bentuk tindakan politik pembendungan atau containment policy ala Presiden Jokowi terhadap semakin menguatkanya internasionalisasi isu Papua Merdeka di Pasifik dan komunitas internasional pasca kasus pantandaraan ini. Presiden ingin tegaskan bahwa kedaulatan negara Indonesia atas Papua, sesuatu yang tdk boleh dinegoaiasikan ulang dengan pihak asing.

Tidak bisa dipungkiri bahwa, panyanderaan pilot Mark Merthenz warga negara Selandia Baru oleh kelompok KKB Egianus Kogoya telah menarik perhatian dunia internasional.

Ketika kasus panyanderaan ini dengan cepat mengalami internasionalisasi, maka semakin terbuka lebar intervensi pihak asing terhadap masalah Papua.

Jika seandainya Panglima TNI Yugo Margono "Kepeleset atau takabur" menerima tawaran Selandia Baru untuk membantu proses pembebasan pilot mark Merthenz, maka Indonesia sudah kehilangan kedaulatan atas Papua dan masalah Papua sudah langsung menjadi masalah regional Pasifik. Selanjutnya Presiden harus langsung mencopot Yugo Margono.

Untung Yugo Margo satu irama persepsi dengan Presiden Jokowi bahwa Papua masalah dalam negeri Indonesia, termasuk kasus penyaderaan pilot Mark Merthenz, dan Indonesia tidak butuh negara mana pun untuk mendikte Indonesia soal pengelolaan dan kebijakan negara atas Papua.

Politik pembendungan Presiden Jokowi terhadap internasionalisasi isu Papua Merdeka ini, semakin menunjukan bahwa Indonesia ini negara besar, bukan "Banana Republic" yang mudah d intervensi dan di obok - obok pihak asing.

Kalau Indonesia adalah "banana republic" maka mungkin ketika saham freeport 51 persen diambil Presiden Jokowi akhir tahun 2018, Presiden Jokowi sudah ditumbangkan dan tidak mungkin terpilih lagi untuk periode kedua 2019 - 2024.

Kalau Indonesia adalah "banana republic" maka Papua atau tepatnya ULMWP Benny Wenda sudah pasti masuk menjadi anggota penuh MSG.

Karena banana republic adalah istilah dalam ilmu politik untuk menggambarkan suatu negara yang lemah secara politik, ekonomi dan militer, sehingga begitu mudah dan gampang diintervensi dan didikte kebijakan - kebijakan strategis negara tersebut oleh pihak asing.

Kunjungan presiden Jokowi ke Jayapura saat ini hanya untuk menegaskan kepada Australia, Selandia Baru, Fiji dan negara - negara blok Melanesia bahwa Indonesia not banana republic. Australia, Selandia Baru, Fiji dan blok MSG jangan coba - coba mendikte Indonesia soal masalah Papua. ***