• Kamis, 8 Desember 2022

Gubernur Lukas Enembe Buka Rakerda Bupati Walikota se-Papua, Siap Bahas Implementasi Kelola Otsus Format Baru

- Kamis, 16 Juni 2022 | 16:33 WIB
WhatsApp Image 2022-06-16 at 14.12.39
WhatsApp Image 2022-06-16 at 14.12.39

JAYAPURA (LINTAS PAPUA) - Pemerintah Provinsi Papua mengadakan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Bupati dan Walikota Se- Provinsi Papua, yang di buka resmi oleh Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH, di salah satu hotel di Kota Jayapura (Rabu5//6/2022)

Dengan tema konsolidasi internal pemerintah provinsi Papua dan pemerintah Kebupaten dan kota untuk implementasi kelola otonomi khusus format baru.

-
Suasana Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Bupati dan Walikota Se- Provinsi Papua,  di salah satu hotel di Kota Jayapura (Rabu5//6/2022). (Cel / lintaspapua.com)

 

Hadir dalam Rakerda Bupati dan Walikota se-Papua yakni, 21 Bupati dan penjabat walikota Jayapura, kepala OPD, DPRD kabupaten Kota se- Provinsi Papua.

Dalam sambutan tertulisnya, Gubernur Papua Lukas Enembe, SIP, MH, menyampaikan terima kasih dan selamat datang kepada para Bupati, Walikota pimpinan DPRD/DPRD dan seluruh jajarannya, yang telah menyempatkan waktu untuk menghadiri pertemuan ini.

-
Gurbernur Provinsi Papua, Lukas Enembe, S.IP, MH. (Cel / lintaspapua.com)

 

Lanjut Gubernur Enembe, Rrovinsi Papua diberi waktu satu tahun untuk menyiapkan rancangan perdasi dan perdasus dalam rangka pelaksanaan otsus di Papua.

"Kita telah memiliki undang-undang nomor 2 tahun 2021 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Peraturan Pemerintah Nomor 106 dan 107 tahun 2021 kita diberi waktu hanya satu tahun untuk menyiapkan rancangan perdasi dan perdasus dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Papua," lanjut Gubernur lukas.

Ia menjelaskan, pertemuan sangat penting dan strategis untuk membangun komitmen bersama.

"Oleh karena itu pertemuan hari ini sangat penting dan strategis untuk membangun komitmen bersama. saya percaya bahwa saudara-saudara telah mengikuti dan mengetahui PP 106 dan 107 yang ketiga ditetapkan, ada hal-hal berkaitan dengan norma hukum yang harus kita diskusikan bersama untuk menyamakan kerangka berpikir dalam menghasilkan produk hukum yang berkualitas," jelas Gubernur Lukas. (Celia Waromi / lintaspapua.com)

Editor: ADMIN WEB

Terkini

DPC Granat Keerom Buka Stand di FBK VII tahun 2022

Kamis, 24 November 2022 | 12:15 WIB
X