Ditetapkan Sebagai Tersangka, Tim Penasehat Hukum Lukas Enembe : Itu Bertentangan Dengan KUHP

JAYAPURA (LINTAS PAPUA) - Gubernur Papua, Lukas Enembe telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi senilai Rp 1 Miliar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak tanggal 5 September 2022.

Kendati demikian, Ketua Tim Penasehat Hukum Gubernur Papua, Roy Rening didampingi Tim Kuasa Hukum, Yustinus Butu, Alo Renwarin dan Juru Bicara (Jubir) Gubernur Papua, Rifai Darus, usai bertemu penyidik KPK memberi sanggahan terkait hal tersebut.

Baca Juga: Pangdam XVII/Cenderawasih : TNI Adalah Alat Pemersatu Bangsa

"Penetapan tersangka Gubernur Lukas Enembe itu bertentangan dengan KUHP dimana penetapan seorang tersangka pertama harus punya dua alat bukti dan kedua harus dimintai keterangan sebagai saksi. Nah Gubernur Lukas Enembe sampai saat ini belum diminta keterangan sebagai saksi dengan demikian penetapan Gubernur Lukas Enembe sebagai tersangka cacat prosedural dan formil," ujarnya Roy usai bertemu penyidik KPK di Mako Brimob Kotaraja, Kota Jayapura, Senin, 12 September 2022.

Roy menjelaskan, bahwa kondisi Gubernur Lukas Enembe saat ini sedang kurang baik, sehingga setelah mendapat ijin untuk berobat dari Mendagri, Gubernur akan melakukan pengobatan rutin di luar negeri.

"Beliau sudah dapat surat ijin berobat dari bapak Mendagri, sehingga dengan kondisi saat ini, beliau harus berangkat berobat kembali. Hanya saja karena bertepatan dengan pemanggilan oleh pihak KPK, maka ditangguhkan," jelasnya.

Baca Juga: Beredar Kabar KPK Akan Periksa Gubernur Papua, Ratusan Massa Lakukan Aksi Protes

Dikhawatirkan, apabila Gubernur Lukas Enembe melakukan pengobatan diluar negeri dalam waktu dekat ini, pihak KPK akan memberi tuduhan bahwa Gubernur Lukas Enembe hendak kabur.

"Gubernur mau mendengar pendapat kami untuk tidak pergi dahulu, karena bisa saja jika berangkat keluar negeri hari ini, maka KPK akan melakukan pendekatan, dengan tuduhan hendak kabur," ungkap Roy.