• Rabu, 5 Oktober 2022

Perampasan Tanah Adat, Bakal Jadi Isu Strategis Sarasehan di Kampung Nendali

- Sabtu, 17 September 2022 | 12:22 WIB
Ondofolo Nendali, Yanpiet Ebha Wally (Irfan)
Ondofolo Nendali, Yanpiet Ebha Wally (Irfan)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA) - Ondofolo dan Khoselo Kampung Nendali menyepakati akan mengangkat isu “Perampasan Tanah” sebagai salah satu isu dalam Serasehan Kongres Masyarakat Adat Nusantara KMAN VI yang akan berlangsung di Tanah Tabi, Oktober mendatang.

Hal itu disampaikan Ondofolo Nendali, Yanpiet Ebha Wally dan Khoselo Rukhu Neai Walinea Kampung Nedali Netar, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura di Ebho Kampung Nendali 16 September 2022.

Baca Juga: Yanto Eluay Sebut Tokoh Adat Papua Komit Dukung Kamtibmas Jelang KMAN VI 2022 di Tanah Tabi

“Kami masyarakat adat selalu dirugikan. Hak-hak kami, berupa tanah, ‘dirampas’ denganalasan pembangunan. Tapi kami tidak pernah dihargai. Hak-hak dan martabat kami diinjak-injak. Tanah kami sekitar 320 hektar dipakai oleh pemerintah dan swasta tanpa ada kompendasi sedikitpun. Untuk itu, kami akan mendorong isu “perampasan tanah adat” supaya menjadi sorotan dalam serasehan di Kampung Nendali,” ungkap Yanpiet Ebha Wally yang didamping tiga orang khoselonya.

Menurut Yanpiet Ebha Wally, serasehan ini adalah momen yang bisa sampaikan sama kepada pemerintah, bahwa ada hak-hak tanah adat kami yang diabaikan,“ ungkap Ondofolo Nendali, Yanpiet Ebha Wally.

Baca Juga: Sepintas Tentang Kampung Adat Bambar

Salah satu Khoselo (kepala suku) Enabhu Kampung Nendali, Erick Wally mengatakan, bahwa tanah adalah ibu kandung kami. Tanah adalah harga diri kami. Kalau tanah kami dirampas, maka harga diri kami pun dirampas. Kami masyarakat Adat telah lebih dulu ada sebelum adanya Negara. “Jadi kami mohon, kepada semua pihak untuk menghargai dan mengakui keberadaan kami,” ungkap Erick Wally.

Baca Juga: Siap Bermain di Stadion Lukas Enembe, Tim Persipura Jayapura Bertekad Kalahkan Deltras Demi Tiga Poin Penuh

Jeritan yang sama juga terdengar dari Suku Namblong di Lembah Grime Nawa. Matheus Saw, Ketua Dewan Adat Suku Namblong mengungkapkan, bahwa tindakan perampasan lahan yang dialami Masyarakat Hukum Adat Namblong di Lembah Grime Nawa perlu menjadi perhatian seluruh pihak, termasuk pada pelaksanaan Kongres KMAN VI ini. “Ada ribuan hektar tanah kami telah diklaim oleh Investor untuk kepentingan Perkebunan Kelapa sawit,” ungkap Matheus Saw. ***

Halaman:

Editor: Muhammad Irfan.

Sumber: Irfan

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X