JAYAPURA (LINTAS PAPUA) - Dalam rangka penyerapan aspirasi masyarakat, Kelompok Khusus DPR Papua melakukan kunjungan kerja ke Kampung Sermai Atas, Distrik Namblong, Kabupaten Jayapura, Sabtu, 15 Oktober 2022.
Dalam pertemuan dengan masyarakat di Kampung Sermai Atas, masyarakat lembah grime menyampaikan berbagai aspirasi salah satu terkait keluhan tentang pemerataan pembangunan diberbagai bidang yang belum dilakukan oleh pemerintahan Kabupaten Jayapura.
Menanggapi aspirasi masyarakat tersebut, Ketua Poksus DPR Papua, John NR Gobai mengatakann bahwa sesuai dengan sejarahnya bahwa daerah Grimenawa merupakan tempat pemerintahan Belanda di Tanah Tabi yang harus mendapatkan perhatian yang serius kedepannya.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Jayapura diminta untuk dapat memberikan kesempatan kepada anak-anak Asli Grimenawa untuk dapat memiliki jabatan daerah ini.
"Grimenawa harus menjadi kabupaten tersendiri karena daerah ini mempunyai potensi yang luar biasa yang harus dapat dikembangkan, apalagi sesuai dengan fakta sejarahnya daerah ini mempunyai sejarah memiliki Koperasi Yawa Datum, kebun coklat, vanili serta hasil hutan lainnya dan juga hasil pertanian yang luar biasa. Kita bersama harus berjuang untuk hal tersebut,” ujar John NR Gobai.

Kegiatan tersebut Poksus DPR Papua juga sempat memberikan sedikit bantuan untuk menunjang kegiatan pertandingan bola voli bagi Volleyball Grime Cub pertama. (dpr-papua.go.id)
Kegiatan tersebut Poksus DPR Papua juga sempat memberikan sedikit bantuan untuk menunjang kegiatan pertandingan bola voli bagi Volleyball Grime Cub pertama, dimana pertandingan akan dipusatkan di Kampung Sermai Atas, Distrik Namblong, Kabupaten Jayapura.
Artikel Terkait
DPR Papua Respon Rencana Penggunaan Aplikasi MyPertamina
Jaring Aspirasi Perdasus dan Perdasi, Bapemperda DPR Papua Gelar Konsultasi Publik
Anggota DPR Papua, John Gobai Meminta Masyarakat Adat Papua Tak Ijinkan Perusahan Kelapa Sawit Berinvestasi
DPR Papua Bentuk 2 Pansus Sikapi Kasus Mutilasi Mimika dan Kasus Penganiayaan di Mappi
PDAM Jayapura Bertemu Waket III DPR Papua Bahas Akses Distribusi Air di 3 Kelurahan
Ada Apa? DPR Papua Tidak Lakukan Sidang Perubahan Anggaran Tahun 2022
Dinilai Tak Merakyat, Unsur Pimpinan DPR Papua Diminta Diganti Saja
Sidang APBD Perubahan 2022 Tidak Digelar, Fraksi Demokrat Sebut Murni Kelalaian Pimpinan DPR Papua
Kinerja Menurun, Fraksi Gabungan Soroti Kepimpinan Ketua DPR Papua Karena Tak Hormati Asas Kolektif Kolegial
DPR Papua Meminta Maaf Kepada Masyarakat Papua atas Keterlambatan Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS tahun 2022