Setwapres RI Dan PGGP PB Genjot Pembangunan Kesejahteraan Seluruh Papua

MANOKWARI (LINTAS PAPUA)- Sekretaris Wakil Presiden (Setwapres) Republik Indonesia menggandeng Persekutuan Gereja-Gereja Papua (PGGP) Provinsi Papua Barat guna menggenjot pembangunan kesejahteraan di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat.

Hal tersebut diungkapkan Asisten Staf Khusus Wakil Presiden RI, Dr. Khamami Zada saat menghadiri perayaan Ulang Tahunnya PGGP PB yang ke-10 di Kantor PGGP di Sowi Gunung, Manokwari Papua Barat, Senin (31/10/2022) malam.

Perayaan tersebut mengusung tema 'Hidup dan Melayani Bersama Sebagai Sahabat Kristus'. Turut hadir Ketua PGGP Provinsi Papua, Pdt. Hiskia Rollo dan unsur Forkompimda Papua Barat.

"Dalam Ulang Tahun PGGP Papua Barat yang ke-10 ini, menjadi tindak lanjut dari hubungan kerjasama yang sedang dibangun oleh PGGP Papua Barat dan Papua yang melakukan kunjungan silahturami ke Istana Wakil Presiden beberapa waktu lalu," kata Asisten Staf Khusus Wakil Presiden RI, Dr. Khamami Zada.

Adapun gagasan yang disampaikan oleh PGGP Papua dan Papua Barat disambut baik oleh Bapak Wakil Presiden dan akan ditindaklajuti oleh Kementerian Lembaga terkait melalui beberapa program kerjasama yang sudah mulai dirilis tahun 2022 berupa pembentukan Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas dan Pelatihan-Pelatihan Vokasional di beberapa wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat.

Zada ungkapkan bahwa Pemerintah Pusat sangat serius mendukung pembangunan tanah Papua untuk lebih maju dan sejahtera sesuai impian Gereja dan seluruh masyarakat Papua dan amanat UU OTSUS Papua.

"Karena itu Presiden Jokowi telah menerbitkan Perpres nomor 121 Tahun 2022 tentang Badan Pengarah Percepatan Daerah Otonomi Khusus Papua yang diketuai oleh Wakil Presiden RI. Diharapkan melalui BPP ini akan terjadi percepatan pembangunan di Tanah Papua untuk mencapai masyarakat Papua yang sejahtera," ucap Zada.

Dibeberkan, untuk tahun-tahun kedepan, pemerintah pusat akan fokus pada Program kemitraan bersama PGGP. Sedangkan untuk tahun ini seperti pembangunan BLK komunitas pelatihan advokasi dan rencananya tahun depan adalah pembangunan Papua Christian Center.

Hal tersebut diakui Zada sebagai jawaban atas rekomendasi yang disampaikan PGGP pada perayaan HPI beberapa waktu lalu di Papua. "Sedang dikerjakan ini menjadi kemitraan antara Setwapres dan PGGP adalah pendidikan dan sdm, Keagamaan, sosial dan kesehatan, ini merupakan rekomendasi HPI yang diajukan ke Presiden. Secara umum percepatan pembangunan ini akan me jadi seluruh lini kehidupan masyarakat di Papua dan Papua Barat untuk OAP dan menjadi progres pentung tujuan pembangunan," ujarnya.

Dikesempatan yang sama, Ketua Umum PGGP Papua Barat, Pdt. Sherly Parinussa dalam sambutannya menyampaikan, PGGP Papua Barat merupakan lembaga representatif gereja-gereja di Papua Barat yang terbentuk sejak tanggal 17 Oktober 2012 melalui Konferensi Pemimpin Gereja Se-Papua Barat yang beranggotakan lebih dari 53 Denominasi Gereja dengan komposisi penduduk 61,75%.

"PGGP Papua Barat telah berperan sebagai wadah konsultatif, koordinatif, aspiratif sekaligus perjuangan Gereja di Tanah Papua maupun ke luar Papua. PGGP hadir sebagai corong dan tangan Gereja untuk menjadi terang bagi banyak orang dalam berbagai peristiwa seperti bencana alam diberbagai tempat seperti Jayapura, Ambon, Palu, maupun dukungan moriil dan material bagi Gereja-Gereja yang mengalami ketidak adilan dan tekanan seperti di Aceh dan Surabaya," ujarnya.

Pdt. Sherly lanjutkan, PGGP Papua Barat tidak hanya berjuang untuk kepentingan Gereja tetapi juga kebaikan seluruh bangsa yang jemuk agar dapat hidup rukun dan damai sebagai saudara sebangsa sesuai cita-cita bangsa Indonesia, Itulah nilai-nilai dasar dan universal yang diajarkan oleh Kristus kepada semua umat Kristen
dan menjadi tema Ulang Tahun PGGP Papua Barat ke-10.

"Pembangunan itu tidak bisa dihandle hanya oleh pemerintah, namun musti merangkul semua pihak termasuk gereja dalam hal ini kami PGGP. Karena gereja menyentuh masyarakat hingga dipelosok pelosok," lanjut Pdt. Sherly.

Maka, Pdt. Sherly mengaku bahwa pihaknya bersama Pemeintah pusat berkolaborasi untuk melakukan berbagai program kemasyarakatan. Program-program yang dimaksud antara lain program pembangunan guna percepatan di Papua Barat yang merupakan rekomendasi PGGP Papua dan Papua Barat utamanya dalam rangka menuntaskan kemiskinan ektrim, Pendidikan, Kesehatan dan UMKM.