• Selasa, 29 November 2022

Tim Investigasi HAM dari Kemenkopolhukam, Pangdam XVII/Cenderawasih: Kodam Siap Membantu

- Senin, 7 November 2022 | 18:33 WIB
Tim Investigasi HAM dari Kemenkopolhukam, Pangdam XVII/Cenderawasih: Kodam Siap Membantu. Richard (LPC)
Tim Investigasi HAM dari Kemenkopolhukam, Pangdam XVII/Cenderawasih: Kodam Siap Membantu. Richard (LPC)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA) - Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Muhammad Saleh Mustafa, menerima silaturahmi Tim Investigasi Kemenkopolhukam Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri bertempat di Ruang Cyclop Makodam XVII/Cenderawasih, Senin 7 November 2022.

Demikian disampaikan Kapendam XVII/Cenderawasih Kolonel Kav Herman Taryaman, dalam keterangannnya.

Kapendam XVII/Cenderawasih mengungkapkan bahwa Pangdam XVII/Cenderawasih siap mendukung kerja Tim Investigasi Kemenkopolhukam untuk menyelesaikan kasus- kasus pelangaran HAM Berat dimasa lalu yang terjadi di Papua.

Selanjutnya, dalam Konferensi persnya Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Muhammad Saleh Mustafa, mengatakan bahwa Bapak presiden melalui tim Investigasi ingin melakukan upaya-upaya non yudisial untuk melakukan investigasi khususnya para korban, jadi yang ditangani oleh tim tersebut adalah korban-korban yang terdampak oleh peristiwa pelanggaran HAM pada tahun 2003 tersebut.

"Rencana besok saya akan ke Wamena menyampaikan ke Bupati, Dandim dan Kapolres untuk membantu tim ini dalam menfasilitasi agar diperoleh validasi data dan verifikasi data tersebut, diharapkan ini bisa ada solusi dengan pendekatan yang humanis dan pemerintah hadir untuk memperhatikan para korban pelangaran HAM tersebut," jelas Pangdam XVII/Cenderawasih.

Pada kesempatan itu, Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri selaku ketua tim mengatakan maksud kedatangannya dan tim dalam rangka melaksanakan tugas amanat Keputusan Presiden nomor 17 tahun 2022, penyelesaian secara non yudisial pelangaran HAM berat di masa lalu tanpa menutup kemungkinan penyelesaian secara yudisial.

"Penyelesaian non Yudisial ini berbeda dengan penyelesaian secara Yudisial, kalau Yudisial terfokus kepada pelaku, saksi dan lain sebagainya sedangkan kami hanya menyentuh Korban jadi yang harus dilakukan Validasi, Verifikasi Korban dan menjaring apa aspirasi dari korban, sesuai Kepres nomor 17 ini kami merekomendasikan tentang pemulihan korban bisa berupa Rehabilitasi Fisik, Bantuan Sosial, Jaminan Kesehatan, Bea Siswa dan Bantuan lain sesuai yang dibutuhkan dilapangan", tuturnya

"Kami bisa melakukan Verifikasi, Validasi korban seperti yang kami lakukan di Wasior itu bisa mendapat bantuan dari para korban, aparat setempat maupu aktifis HAM dan harapan yang lebih besar masalah pelanggaran HAM berat masa lalu bisa tertangani, terselesaikan dengan baik setidaknya apa yang disampaikan pemerintah lewat jaminan-jaminan tadi, lewat upaya pemulihan setidaknya bisa mengobati keluarga korban sehingga terjadi kerukunan sosial dilingkungan masyarakat yaitu persatuan bangsa dan negara" tutupnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D Fakhiri, Danrem 172/PWY Brigjen TNI J.O Sembiring, S.H.,S.E.,M.M, PJU Kodam XVII/Cenderawasih, PJU Polda Papua, Tim Investigasi Kemenkopolhukam, Bapak Jimi Plt Kakesbangpol Propinsi Papua.(Richard/Lintas Papua)

Editor: Richard Mayor

Terkini

DPC Granat Keerom Buka Stand di FBK VII tahun 2022

Kamis, 24 November 2022 | 12:15 WIB

Belajar Dari Daniel, Tertindas Tetap Punya Integritas

Minggu, 20 November 2022 | 18:34 WIB
X