• Senin, 5 Desember 2022

Bappeda Papua dan PSP Sepakati Usulan Perubahan Kawasan Hutan Papua.

- Kamis, 10 November 2022 | 20:44 WIB
Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Kawasan, Bappeda Provinsi Papua, Edison Howay (Tengah)
Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Kawasan, Bappeda Provinsi Papua, Edison Howay (Tengah)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA) Dengan tujuan menyepakati usulan perubahan kawasan hutan Provinsi Papua melalui RTRW Provinsi Papua Tahun 2022-2042, dan Koordinasi forum penataan ruang (FPR) dalam rangka kesepakatan muatan substansi RTRW Provinsi Papua Tahun 2022 -2042, Guna memberikan sumbangsih kebijakan pemerintah, maka Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Papua yang bekerjasama dengan salah satu lembaga swasta yakni Papua Spatial Planning (PSP) adakan rapat kesepakatan muatan substansi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Papua.Horizon Entrop, Selasa (8/11/2022).

Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Kawasan, Bappeda Provinsi Papua, Edison Howay mengatakan 29 Kabupaten Kota sudah siap ready untuk dilakukan penetapan oleh perda, tetapi karena kebijakan pemerintah pusat melalui beberapa undang-undang menyangkut pemekaran provinsi atau DOB hal ini berkonsekuensi kepada payung yang menjadi acuan untuk RTRW  provinsi Papua.

"Kalau provinsi papua ini pemekaran payungnya ke mana dan kami melakukan koordinasi berulang-ulang dengan pemerintah pusat, rapat antara instansi terkait terutama dari Kementerian Dalam Negeri dan semua Kementerian yang berkaitan langsung dengan kebijakan dokumen ini,Maka diputuskan bahwa tidak mungkin Perda dari provinsi Papua dipakai untuk provinsi provinsi lainnya maka yang dilahirkan di pertemuan kemarin adalah penentuan materi karena tadinya dari 29 Kabupaten Kota menjadi hanya 9 Kabupaten Kota, ini berkaitan dengan isu strategis kita pasti berbeda, kemudian masalah teknisi  adalah pola ruang dengan struktur ruang,Maka kita lakukan kemarin  adalah sinkronisasi program kegiatan selama 20 tahun ke depan kira-kira apa yang menjadi kebutuhan yang merupakan jalan kepada kewenangan Provinsi itu seperti apa dan kewenangan pusat itu juga seperti apa atau di sektor-sektor lainnya kawasan pertanian,"Katanya.

Pada kesempatan yang sama Perwakilan dari PSP, Imelda Sihombing mengatakan Sinkronisasi muatan substansi RTRW Provinsi Papua dengan kabupaten kota bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh muatan rencana substansi yang ada pada rencana RTRW Provinsi agar selaras dengan kebutuhan kabupaten kota.

“Berbicara RTRW Provinsi kita ada pembatasan kewenangan, jadi otomatis yang ditampilkan dan digambarkan dalam RTRW Provinsi  adalah kewenangannya pusat yang wilayahnya di Provinsi Papua, termasuk kabupaten kota dan juga kewenangan provinsi yang wilayahnya nanti ada di kabupaten kota, jadi memastikan ada sinkronisasi tidak ada tumpang tindih kebutuhan Provinsi dan daerah semua terpenuhi yang tujuan akhirnya adalah agar kesejahteraan masyarakat Papua bisa tercapai,"Tutupnya.(Fransisca/lintaspapua.com)

Editor: Fransisca Kusuma

Artikel Terkait

Terkini

DPC Granat Keerom Buka Stand di FBK VII tahun 2022

Kamis, 24 November 2022 | 12:15 WIB

Belajar Dari Daniel, Tertindas Tetap Punya Integritas

Minggu, 20 November 2022 | 18:34 WIB
X