• Selasa, 29 November 2022

Wabup Giri Wijayantoro Buka Uji Publik Rancangan Perubahan Perbup Jayapura.

- Kamis, 24 November 2022 | 12:31 WIB

Wakil Bupati Jayapura Giri Wijayantoro didampingi Kepala DPMPTSP Kabupaten Jayapura Delila Giay, Ketua Panitia Pelaksana Dra Ratmina dan sejumlah Kepala OPD lainnya ketika menabuh Tifa sebagai tanda dibukanya kegiatan uji publik Rancangan Perubahan Perbup Jayapura Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Jayapura kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten Jayapura, Kamis, 24 November 2022

 


SENTANI (LINTAS PAPUA) - Untuk menyamakan pemahaman bagi aparatur pemerintah daerah tentang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, sehingga mewujudkan komitmen bersama dalam rangka mendorong percepatan pelaksanaan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Jayapura guna memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat.


Demikian sambutan Wakil Bupati Jayapura Giri Wijayantoro pada pembukaan Uji Publik Rancangan Perubahan Peraturan Bupati Jayapura Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Jayapura kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Jayapura.


Kegiatan yang digelar oleh Bidang Penanaman Modal DPMPTSP Kabupaten Jayapura di Lantai III Ballroom Horison 6 Hotel Horex, Kota Sentani, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Kamis, 24 November 2022.


Wakil Bupati Jayapura Giri Wijayantoro mengucapkan terima kasih dan memberi apresiasi yang setinggi-tingginya atas terselenggaranya kegiatan ini. Karena melalui kegiatan ini, diharapkan tentang pendelegasian dan penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha, perizinan non berusaha dan pelayanan non perizinan dapat meningkat, sehingga pembimbingan dan juga pengawasan kepada pelaku usaha dapat diterapkan dengan baik.


"Atas nama pemerintah daerah, kami menyambut positif terlaksananya kegiatan ini, sebagai langkah informatif bagi rekan-rekan OPD teknis dan non teknis terkait, sehingga mengetahui tupoksi masing-masing dalam pelayanan perizinan berusaha melalui OSS, perizinan non berusaha dan pelayanan non perizinan," ucap Giri Wijayantoro.
Dijelaskannya, dengan adanya regulasi baru, maka model pelayanan perizinan telah berubah yang semulanya tidak terintegrasi, sekarang dengan sistem OSS berbasis resiko hadir untuk mempermudah dan mempersingkat waktu pengurusan perizinan berusaha, sehingga kedepannya diharapkan mampu memperbaiki iklim berusaha dan juga melancarkan perizinan berusaha di Indonesia khususnya di Kabupaten Jayapura.


"Jadi, setiap pelaku usaha wajib memiliki nomor induk berusaha atau NIB, yang menjadi identitas bagi pelaku usaha sebagai bukti registrasi atau pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha," jelasnya.


"Untuk itu, saya berpesan kepada seluruh peserta agar dapat mengikuti dan menyimak dengan sungguh-sungguh. Sekali lagi, saya menyambut baik atas terselenggaranya kegiatan uji publik ini, karena ini merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah daerah Kabupaten Jayapura dalam mendorong terwujudnya iklim berusaha dan investasi yang kondusif," pesannya menambahkan.
Salah satu cara untuk dapat mewujudkan hal itu adalah dengan menciptakan sistem penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha, perizinan non berusaha dan non perizinan yang lebih baik. Karena perizinan merupakan entry point untuk melakukan usaha maupun investasi.

Halaman:

Editor: Eveerth Joumilena

Terkini

DPC Granat Keerom Buka Stand di FBK VII tahun 2022

Kamis, 24 November 2022 | 12:15 WIB

Belajar Dari Daniel, Tertindas Tetap Punya Integritas

Minggu, 20 November 2022 | 18:34 WIB
X