KEEROM (LINTAS PAPUA) - Beberapa tokoh adat dan masyarakat Kampung Bibiosi Bate, Distrik Arso, yang terdiri dari beberapa marga suku keret seperti marga Bagi, Syamba dan Bate, Rabu siang (20/01/22) kemarin, melakukan pemalangan Lapas Perempuan dan Lapas Anak yang berada di satu lokasi di Kampung Bibiosi Bate.
Pemalangan dilakukan dengan cara memasang spanduk pernyataan sikap yang diikatkan di pintu pagar Lapas Khusus Perempuan dan di pintu pagar Lapas khusus Anak yang lokasinya berdampingan.
Spanduk tersebut bertuliskan tiga poin pernyataan sikap yakni, Tentang masalah pegawai diharuskan wajib diperhatikan jatah setiap penerimaan, masalah hak adat/gantirugi premi adat tidak terbayarkan, dan Tentang masalah pembayaran tahap I dan II sudah ada pada Tahun 2019-2020. Tertanda Lukas Bagi (Ondoafi Byo-Byosi Bate), Hendrik Bate (Kepala suku Byo-Byosi Bate) dan Didimus Syamba (tokoh pemuda mewakili beberapa marga/keret).
Pantauan Lintaspapua.com aksi tersebut tidak mempengaruhi aktivitas di dalam Lapas.
Menyikapi pemalangan ini, Kalapas Perempuan Kelas III Jayapura (yang beerlokasi di Keerom), Sarlota Haay, SH, pun melakukan koordinasi dengan Forkompinda, sehingga Bupati Keerom, Piter Gusbager, SHut, MUP dan Kapolres Keerom, AKBP. Christian Aer, SH, SIK, serta Kadistrik Arso, Lauren Borotian, juga Kepala Kampung Bate, Atanatius Bate pun segera tiba di lokasi pemalangan.
Bupati yang datang pun segera memediasi dan mencari solusi atas keluhan dan pernyataan sikap para pemalang. Setelah dilakuan mediasi, tak berapa lama, para pemalang yang terdisi dari masyarakat adat Byo-Byosi Bate, pun berkenan untuk membuka palang dan mengharapkan komitmen Bupati serta pihak Lapas untuk memenuhi tuntutan mereka.
-
Tokoh adat, yaitu ondoafi Bate, Lukas Bagi, kepada media, usia pemalangan mengemukakan bahwa pemalangan tersebut bertujuan untuk menyampaikan 3 hal seperti yang tertulis di spanduk yang mereka pasang.
"Yang pertama kita minta kenapa, anak-anak kami tes di penerimaan Lapas ini tidak diterima, kedua menyangkut ganti rugi adat belum tercapai sampai sekarang. Tahap I dan II sudah ada tapi dua tahap lagi belum ada untuk penyelesaian,’’ujarnya.
Ia menjelaskan, akhirnya palang mereka buka karena memang ada komitmen dari Lapas dan Pemkab Keerom.
‘’Dalam hal ini Bupati Keerom yang mengatakan akan mencari cara agar ana-anak kami di tahun 2022 bisa ikut tes dan lulus dengan baik. Demikian pula untuk gantirugi adat, bukan kami ingin menghalangi tapi komitmen pembayaran yang waktu itu disampaikan yang kami tanya,’’ujarnya.
-
Sementara itu, Bupati Keerom, Piter Gusbager, SHut, MUP, mengemukakan bahwa pemalangan yang terjadi hanya karena adanya miss komunikasi antara pihak adat dengan lapas dan pemerintah.
‘’Saya pikir ini hanya masalah komunikasi yang terputus, sehingga masyarakat merasa, ada kesepatakatn terkait tanah ini dengan pemerintah yang belum terjawab dan poin itu sdh diterima,’’ujarnya kepada wartawan yang ada di lokasi.
Sementara menyangkut penerimaan ASN di lingkungan Kemenkumham termasuk Lapas, ia mengemukakan juga telah jelas atas penjelasan Lapas. ‘’Telah kita dengarkan tadi dari pihak Lapas bahwa ada tujuh anak dari adat Bate ini yang tak lolos di CAT (Computer Assisted Test) sehingga mereka gugur.
Ini juga tadi kita sepakati untuk penerimaan tahun 2022 ini, kita akan kawal mereka untuk ikuti bimbingan dan pelatihan sehingga mereka akan lebih matang untuk ikut CAT berikutnya sehingga mereka bisa lulus,’’terangnya.
Bahkan menyangkut penerimaan pegawai juga bukan hanya di Lapas, Bupati mengemukakan akan menjadi perhatian dan bimbingan karena penerimaan pegawai Kumham juga masih ada tahun berikut bukan hanya di Lapas tapi juga di Keimigrasian, dll.
"Ini akan jadi perhatian, selain Lapas juga ada bidang Imigrasi. Selain itu dari kepolisian juga ada penerimaan, disini ada Kapolres, tentunya juga akan jadi perhatian, dan menyangkut ASN Keerom, tentunya akan menjadi perhatian saya sebagai Bupati. Termasuk untuk sisa pembayaran ganti rugi,’’ujarnya.
-
Sementara itu dari pihak Lapas, ada Kepala Lapas Perempuan Kelas III Jayapura-Bate, Ny. Sarlota Haay, SH, saat dikonfirmasi, mengemukakan bahwa untuk tuntutan penerimaan pegawai Lapas melalui Kemen-Kumham adalah dilakukan secara online yaitu test CAT (Computer Assisted Test).
‘’Untuk penerimaan Kemenkumham adalah secara online, dan 7 orang anak dari Byobyosi yang disebutkan tadi memang tidak lulus di CAT, maka itu adalah kewenangan pusat. Maka kami juga sudah sepakat dengan Bupati tadi, bahwa untuk penerimaan Kumham tahun 2022, maka sebeum anakk-anak Bate mengikuti test CAT, kita akan lakukan pembekalan dan latihan dlu sehingga mereka bisa lulus pada penerimaan tahun tahun ini dan mendatang,’’jelasnya.
Hal senada dikemukakan Kepala Lapas Khusus Anak, Mildar, SH, MH, yang menjelaskan bahwa pihak lapas terus melakukan program-program yang dekat dengan masyarakat sekitar.
‘’Secara rutin kita lakukan silaturahmi antar Lapas dengan warga sekitar dalam bentuk kegiatan Bhaksos saat HUT Kumhma atau agenda-agenda kalender nasional, ini adalah upaya untuk pendekatan dengan masyarakat, dan ini akan kita tingkatkan terus, dan masyarakat secara umum sangat mendukung keberadaan lapas disini,’’pungkasnya. (ariefnugroho/lintaspapua.com)
