Pemkab Jayapura Diminta Beri Ruang Kepada KPK dan BPK Audit Keuangan Pemda

SENTANI (LINTAS PAPUA) - Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Jayapura diminta untuk memberikan ruang kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit terkait persoalan keuangan di sejumlah OPD.

Demikian permintaan yang disampaikan oleh Forum Peduli Kemanusiaan (FPK) Kabupaten Jayapura saat menggelar aksi demo damai yang berlangsung di Halaman Apel Kantor Bupati Jayapura, Gunung Merah, Sentani, Kabupaten Jayapura, Rabu, 22 Februari 2023.

"Kami dari Forum Peduli Kemanusiaan (FPK) Kabupaten Jayapura pada hari ini telah melakukan aksi demo dan juga menyerahkan dokumen kepada bapak Pj Bupati. Alasan kami lakukan aksi ini, secara fakta di tengah masyarakat yang ada di kampung-kampung tidak merasakan dampak dari proses pembangunan oleh pemerintah itu sendiri," kata Sekretaris FPK Kabupaten Jayapura Jhon Mauridz Suebu saat memberikan keterangan kepada pers usai aksi demo tersebut, di Kota Sentani, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura.

Pria yang akrab disapa JMS ini menuturkan, pihaknya mewakili masyarakat meminta dan memohon kepada Pj Bupati Jayapura untuk memberikan ruang kepada lembaga-lembaga terkait dalam hal ini KPK, BPK dan juga pihak-pihak lainnya seperti Polri maupun Kejaksaan untuk melakukan audit keuangan di Pemkab Jayapura.

Lanjut kata JMS, dalam aksi demo tersebut, pihaknya juga menyampaikan tujuh (7) poin persoalan keuangan yang patut ditelusuri oleh KPK dan BPK.

Poin pertama, katanya, pembentukan Gugus Tugas Masyarakat Adat (GTMA) bertentangan dengan peraturan pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, karena terlibat mengelola pemotongan alokasi dana kampung (ADK) dari tiap kampung setiap tahun yang mencapai belasan miliar rupiah.

"Ada tujuh poin yang telah kami uraikan berdasarkan fakta dan data itu, yang pertama terkait terbentuknya GTMA. Ini melanggar dan keluar dari peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2018 tentang organisasi perangkat daerah. Hadirnya GTMA, karena dia ini bukan sebuah organisasi perangkat daerah yang tidak punya hak untuk mengelola APBD maka terjadilah pemotongan dana kampung," ujarnya.

"Setiap tahun pemotongan ADK sebesar 10 juta rupiah di kalikan sebanyak 144 kampung dan kelurahan yang ada di wilayah Kabupaten Jayapura terus di kali selama 6 tahun sejak 2016 sampai 2022, jadi totalnya dana kampung yang sebenarnya milik masyarakat itu dikelola oleh GTMA berjumlah sebesar Rp11.520.000.000. Mengenai data-data semuanya ada dan kami sudah siapkan. Oleh sebab itu, kami dengan kerendahan hati minta kepada pak Pj Bupati agar memberi ruang kepada pihak-pihak terkait untuk melakukan audit keuangan," tambahnya.

Dengan begitu, JMS mengatakan, 7 poin yang disoroti oleh FPK Kabupaten Jayapura itu berdasarkan data dan fakta yang dihimpunnya. Bahkan, kata JMS, bahwa pihaknya siap bekerjasama dengan lembaga anti rasuah itu dalam seluruh proses audit keuangan.

Sementara itu, Ketua FPK Kabupaten Jayapura Menasse Bernard Taime menambahkan, aksi demo damai yang dilakukan pihaknya itu untuk menyuarakan kepentingan banyak orang termasuk ASN di Pemkab Jayapura.

"Kami dari FPK memperjuangkan hak-hak guru dan nakes yang selama ini merasa tidak dihargai dan dianggap, karena hak-hak mereka dipotong. Jadi, dengan adanya audit keuangan Pemkab ini bisa menjawab semua persoalan itu," kata pria yang akrab disapa MBT.

7 poin tuntutan aksi demo dari FPK Kabupaten Jayapura:

Pertama, pembentukan Gugus Tugas Masyarakat Adat (GTMA) bertentangan dengan peraturan pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang organisasi perangkat daerah karena terlibat mengelola pemotongan alokasi dana kampung setiap tahun yang mencapai miliaran rupiah.

Kedua, bantuan bencana alam banjir bandang sebesar Rp275 miliar pada tahun 2019 diduga disalahkan sebesar Rp 54,7 miliar, sehingga tahun 2020 Pemda ajukan pinjaman daerah ke Bank Papua sebesar Rp 54,7 miliar dan dikembalikan secara bertahap dalam APBD Jayapura Tahun 2021 sebesar Rp31,9 miliar dan Tahun 2022 sebesar Rp 22,8 miliar.