Tidak Ada Manfaatnya, Sihar Tobing Pilih Tak Ikut Kunker ke Jepang

SENTANI (LINTAS PAPUA) - Ketua Fraksi Bhinneka Tunggal Ika (BTI) DPRD Kabupaten Jayapura, Sihar Lumban Tobing tidak akan ikut dalam rombongan kunjungan kerja (Kunker) DPRD Kabupaten Jayapura ke Jepang yang direncanakan pada tanggal 29 Mei 2023 mendatang.

Ketua Fraksi Bhinneka Tunggal Ika (BTI) DPRD Kabupaten Jayapura, Sihar Lumban Tobing, S.H., menuturkan bahwa dirinya tidak akan ke luar negeri selama kunjungan kerja itu tidak memberi nilai manfaat untuk pembangunan Kabupaten Jayapura.

"Jadi, masalah perjalanan ke luar negeri itu pada prinsipnya saya secara pribadi tidak akan ikut dalam keberangkatan ke Jepang," tutur Sihar Tobing ketika menjawab pertanyaan wartawan media online ini, di Kota Sentani, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Senin, 15 Mei 2023.

Sihar Tobing menyebutkan, ada beberapa alasan mendasar sehingga pihaknya tidak ikut ke luar negeri.

"Alasan saya itu ada beberapa hal, pertama itu soal efektivitasnya, apalagi ini di masa akhir jabatan, mau ngapain ke Jepang. Kemudian, yang kedua itu pemerintah daerah sedang gencar-gencarnya melakukan penekanan-penekanan terhadap inflasi daerah hingga membuka pasar murah disana-sini atau melaksanakan pasar murah sampai beberapa kali. Itu merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk melakukan penekanan terhadap inflasi daerah," sebutnya.

Pada 29 Mei 2023, anggota DPRD Kabupaten Jayapura kunker ke Jepang mempelajari pariwisata dan perkebunan. Namun hanya Sihar Tobing tidak akan ikut kunker ke luar negeri.

Sihar Tobing mengatakan, pihaknya bukan antikunker, dan tetap menghargai keputusan anggota DPRD lainnya yang akan berangkat ke luar negeri.

"Lalu kita di DPR ke Jepang dengan (menggunakan) dana yang (2) miliaran rupiah itu apakah bukan pemborosan. Dan, memang ini sudah pernah dibahas di DPR. Tapi, saya secara pribadi melihat kunker tersebut tidak ada manfaatnya yang signifikan nanti untuk kebaikan daerah apalagi untuk rakyat Kabupaten Jayapura, itu tidak ada manfaatnya sekali, tidak terlalu mendesak dan juga belum terlalu urgen," kata Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Jayapura ini.

Disamping itu, pihaknya tidak mau terjerat dengan masalah hukum usai melakukan kunker ke Jepang.

"Saya juga tidak mau dapat tangkap dari aparat penegak hukum suatu saat nanti. Karena setau saya, memang ini sudah masuk dari bagian renja DPR namun tidak ada anggarannya. Saya dengar inikan main copot anggaran-anggaran lain dulu atau dari program lain dulu dicopot anggarannya, baru nanti di perubahan akan diganti kalau ada uang di perubahan. Lalu kalau gak ada uangnya, ngapain mau paksakan diri," kata pria yang juga Praktisi Hukum ini.

"Saya ini orang hukum, profesi saya sebagai seorang pengacara, karena saya pernah tangani kasus-kasus seperti ini yang terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan yang tidak ada anggarannya, tetapi dipakai dari (anggaran) lain. Itu yang saya tidak mau ikut ke luar negeri,".

"Terus yang berikut itu, berarti hebat Pj (Bupati) kita ini dong. Di mana, katanya OPD terkait juga ikut berangkat ke luar negeri seperti yang diminta oleh Ketua DPRD. Artinya, uang pemda lagi banyak ini sampai suruh OPD terkait ikut ke Jepang. Apalagi ke Jepang itu bukan gunakan biaya kecil (sedikit) seperti kami di DPR itu dianggarkan 70 juta/orang. Jadi, Pemda dalam hal ini pak Pj lagi banyak duit ini, kalau sempat beliau libatkan OPD nya untuk berangkat ke Jepang," kata Legislator Partai Golkar Kabupaten Jayapura ini.

Sihar Tobing menilai belum urgen untuk ke Jepang, apalagi menggunakan anggaran mencapai 3 miliar rupiah.

"Ya, tinggal teman-teman (wartawan) kalikan saja kok. Apalagi kan sudah pernah di presentasikan di hadapan anggota waktu pembahasan kunker luar negeri ini. Itu per orang dianggarkan 70 juta yang dikalikan 25 anggota, plus pendamping dan belum lagi ditambah dengan yang katanya tadi ada OPD terkait yang diminta untuk ikut ke Jepang. Itu berarti bisa mencapai kurang lebih sampai 3 miliar rupiah," akunya.
Menurut Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Jayapura ini, kenapa uang atau anggaran yang digunakan untuk kunker ke luar negeri itu tidak dipakai untuk kepentingan rakyat di daerah ini.