Penerbitan Sertifikat Tanah Bandara Sentani Tidak Melibatkan Pemilik Hak Ulayat

SENTANI (LINTAS PAPUA) - Sungguh miris, bagaimana bisa penerbitan sertifikat tanah lintasan bandara Sentani tidak melibatkan masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat, sebenarnya ada apa, siapa yang bermain dibelakang, hingga terbitnya Sertifikat tanah tersebut.

Masyarakat adat masih menuntut kepada pihak ATR BPN, PT. Angkasa Pura dan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, harus bertanggung jawab dengan klaim tanah adat mereka sepihak. Mereka masih terus berjuang dan akan terus berjuang menuntut hak mereka yang dirampas.

Aksi - aksi masih mereka terus lakukan, pada tanggal 30 Mei 2023, mereka masyarakat adat dari lima Kampung datangi kantor DPR Papua melakukan aksi penyampaian aspirasi.

Perwakilan Tokoh Adat dari empat Kampung tersebut, Willem Felle, menjelaskan pihaknya telah menunggu sejak lama terkait kejelasan dan tanggung jawab tanah Bandara yang digunakan, sehingga mereka harus mendatangi DPR, untuk meminta DPR memanggil pihak - pihak yang terlibat dengan tanah tanah bandara.

aksi penyampaian aspirasi masyarakat empat kampung di kantor DPR Papua.

“Tujuan kami ke sini (DPR) Papua, meminta untuk bapa-bapa kami ini bisa menerima aspirasi kami, untuk disampaikan ke pihak berwenang yang tanggani tentang persoalan hak ulayat kami,” tutur Willem.

Saat itu DPR Papua menerima kedatangan masyarakat yang menuntut hak mereka, masa pun langsung ditemui oleh Yonas Alfons Nusi, Anggota Komisi I DPR Papua, Menerima dan menampung aspirasi mereka.

“Aspirasi yang masuk , boleh kami terima sebagai bahan acuan, serta kami akan gunakan mekanisme dewan untuk ditindak lanjut,” kata Yonas Nusi.

Nantinya, aspirasi masyarakat adat tersebut disampaikan kepada pimpinan DPR Papua untuk bagaimana mereka pihak - pihak yang berhubungan dengan tanah bandara Sentani dipanggil untuk menjelaskan dan bertanggung jawab atas Keluan masyarakat. (Viktor Done /  lintaspapua.com)