SENTANI (LINTAS PAPUA) - Ketua DPR Papua Jhoni Banua Rouw merespon rencana penggunaan aplikasi MyPertamina untuk pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis pertalite dan solar.
Sekretaris DPW Partai NasDem Papua ini mengungkapkan bahwa masih ada banyak kendala yang dihadapi oleh masyarakat Papua khususnya jika aturan penggunaan aplikasi tersebut diterapkan.

Provinsi Papua dikatakan oleh Legislator Partai NasDem Papua ini masih banyak daerah yang sulit akan sinyal.

"Saya melihat bahwa untuk aplikasi itu belum dilakukan di Papua. Baru dilakukan di beberapa daerah di Jawa dan sedang uji coba. Tentu kalau itu dilakukan untuk Papua harus di pilah juga, wilayah mana saja yang bisa dipakai dan mana yang tidak bisa dipakai. Kalau di Kota Jayapura mungkin sudah bisa, karena internet cukup kuat. Tapi, kalau wilayah-wilayah lain di Papua kayak Kabupaten Keerom atau Kabupaten Jayapura yang masih ada penduduk di daerah-daerah yang masih jauh yang tidak ada sinyal internet itu juga bikin susah," ungkapnya.

Disisi lain, kendala yang ada di masyarakat, kata Jhoni Banua Rouw masih banyak masyarakat yang belum memiliki HP yang support akan aplikasi MyPertamina.

Namun jika memang ingin membuat atau menerapkan kebijakan pemerintah ini di Provinsi Papua, Jhoni Banua Rouw mengatakan, harus dipelajari terlebih dahulu untuk mengetahui apakah kebijakan ini efektif guna mengendalikan peredaran bahan bakar minyak kalau (kebijakan) ini diterapkan di Papua.

"Jadi, saya pikir hal ini yang harus kita pelajari dulu ya. Kita lihat apakah efektif, untuk melihat bagaimana mengendalikan jumlah peredaran minyak (BBM) ini. Kita sendiripun tidak bisa bicara banyak. Karena kalau kita yang mengerti dan tahu, bahwa BBM saat ini dimana-mana negara seluruh dunia ini sedang mengalami masalah ekonomi yang luar biasa termasuk negara kita Indonesia," katanya saat dikonfirmasi wartawan di Kota Sentani, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, pekan kemarin.

"Itulah yang mengakibatkan persediaan BBM dan kemampuan subsidi kita menurun, karena harga minyak dunia yang naik begitu banyak. Sebab uang subsidi kita yang awalnya sudah cukup, sekarang ini menjadi tidak cukup. Ini masalahnya disitu, sehingga masyarakat harus lebih berhemat menggunakan BBM. Kalau kita sayang agar (BBM) ini bisa ada sampai dengan akhir tahun, maka kita harus hemat-hemat gunakan BBM," sambungnya.

Menurutnya, persoalan persediaan BBM ini bukanlah hal yang mudah. Karena ada beberapa negara yang sudah terancam bangkrut atau collapse. "Misalnya, hari ini Pakistan sudah dinyatakan collapse, kalau saya tidak salah. Karena tidak mampu lagi menyediakan BBM, akibat utangnya sudah terlalu banyak dan tidak mampu membayar subsidi akan bahan bakar minyak (BBM). Sehingga angkutan-angkutan umum sudah tidak ada lagi disana, karena jumlah pembelian BBM dibatasi," tuturnya.

Dikatakannya, upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah ini diharapkan semua masyarakat bisa sadar dan menjaga agar stabilitas (BBM) ini tetap ada.

"Oleh karena itu, kita tidak boleh egois dengan cara menyimpan minyak ini dalam jumlah banyak di rumah, itu tidak bisa. Jadi, saya pikir ini penting sekali kita lakukan. Kalau soal untuk penerapan kebijakan itu, saya akan komentar setelah kami melihat perjalanan yang ada di beberapa daerah yang dilakukan uji coba. Tapi, saya pikir (kebijakan) ini niatnya baik untuk mengontrol jumlah pembelian agar tidak menggunakan BBM ini secara berlebihan. Karena ada masyarakat lain yang lebih penting," katanya.

"Seharusnya seperti pengusaha dan pejabat yang punya uang lebih agar tidak lagi membeli BBM bersubsidi, kan sudah ada BBM yang non subsidi. Itu yang harus kita dorong, kesadaran kita. Jangan lagi kita gunakan BBM bersubsidi, karena yang subsidi itu kita berikan kepada masyarakat agar bisa menolong perekonomian mereka untuk menyambung kehidupan mereka," tukas pria yang juga Ketua DPD Partai NasDem Kota Jayapura ini diakhir wawancaranya. (Irf / lintaspapua.com)