• Minggu, 2 Oktober 2022

DPRD Kabupaten Jayapura Sarankan Eksekutif Intensifkan Pelatihan di Pemkam

- Kamis, 15 September 2022 | 23:51 WIB
Wakil Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Jayapura Konstan Daimoye ketika berjabat tangan dengan Bupati Jayapura Mathius Awoitauw, usai penutupan masa sidang II, kemarin (Irfan)
Wakil Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Jayapura Konstan Daimoye ketika berjabat tangan dengan Bupati Jayapura Mathius Awoitauw, usai penutupan masa sidang II, kemarin (Irfan)

SENTANI (LINTAS PAPUA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayapura, menyarankan kepada eksekutif dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK), untuk lebih mengintensifkan pelatihan terhadap pemerintahan kampung (Pemkam) maupun Bamuskam.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Jayapura Konstan Daimoye kepada media online ini usai penutupan Sidang Paripuna III Masa Sidang II Tahun 2022, di Kantor DPRD Kabupaten Jayapura, kemarin.

Saran dari Konstan Daimoye ini berdasarkan hasil kunjungan kerja (Kunker) yang dia lakukan ke sejumlah kampung yang ada di Distrik Waibu dan Distrik Ebungfauw, yang mana dirinya menemui kinerja pemerintahan tingkat kampung, baik itu aparat pemerintah dan juga Bamuskam sangat rendah dan butuh perhatian.

Konstan Daimoye mengatakan, sebagai solusinya itu harus ada kegiatan pelatihan-pelatihan atau bimbingan teknis (Bimtek) setiap tahun yang harus dilakukan dan diselenggarakan di tingkat pemerintahan kampung oleh kepala kampung dan dianggarakan dari dana kampung. Kemudian, di tingkat distrik oleh kepala distrik dan dianggarakan dari anggaran distrik, sedangkan untuk di tingkat kabupaten oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK).

Penegasan tersebut, ia sampaikan bukan saja atas kepentingannya sebagai anggota dewan. Akan tetapi, sesungguhnya penegasaan yang ia kemukakan itu juga atas dasar pengalaman pribadinya yang pernah menjabat sebagai seorang kepala kampung di Kampung Yakonde, Distrik Waibhu selama lima (5) periode, yakni terhitung dari tahun 1992 hingga tahun 2018.

Menurut Anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan ini, bahwa kepala kampung sebagai pengguna anggaran di tingkat kampung itu bukan fungsinya sebagai bendahara untuk membelanjakan program-program kampung berdasarkan hasil Musrenbang yang di dalamnya itu menyusun RKPK dan APBK, menggunakan uang dan tidak boleh belanja oleh kepala kampung.

“Namun saya tidak salahkan kepala kampung dan Bamuskam bersama aparatnya disini, karena mereka dipilih oleh masyarakat kampung dari berbagai macam latar belakang, jadi ada yang sudah mengenyam pendidikan dan ada sama sekali tidak,” cetus mantan Kepala Kampung Yakonde tersebut.

Konstan Daimoye pun tidak tanggung-tanggung membeberkan sejumlah contoh kasus, guna memperjelas penegasannya. Bahwa dari hasil kerja kunjungan Komisi C DPRD, pihaknya menemukan Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam) yang keberadaannya identik dengan DPRD nya kampung di 4 kampung pada Distrik Waibhu itu tidak memiliki SK Bupati sebagai bentuk legalitas atau dasar hukum.

Dikatakannya, kedudukan Bamuskam itu sejajar dengan kepala kampung dan kepala kampung tidak mengatur kepada Bamuskam. Selain itu, dirinya juga mempertanyakan dengan dasar apa anggota Bamuskam menerima honor. Bamuskam juga tidak menjalankan sidang Bamuskam, yang mana sesungguhnya sidang dilakukan minimal dua (2) kali setiap tahun, yakni sidang penetapan RKPK dan APBKam.

Halaman:

Editor: Muhammad Irfan.

Sumber: Irfan

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Dinas Kehutanan sebagai Mitra GKI Se - Tanah Papua

Sabtu, 24 September 2022 | 13:50 WIB
X