Catatan KMAN VI 2022 : Serasehan Hari Pertama di Yakonde, Ketengahkan Topik Desa Berbasis Wilayah Adat

- Rabu, 26 Oktober 2022 | 12:25 WIB
 (Official KMAN VI 2022)
(Official KMAN VI 2022)

SENTANI (LINTAS PAPUA) -  Serasehan (Yo Riya) hari pertama, Selasa (25/10/2022) yang berlangsung di Kampung Yakonde adalah mengetengahkan topik, “Penguatan Pemerintahan Desa Berbasis Wilayah Adat Sebagai Wujud Dari Penerapan Kewenangan Asal-Usul Desa”.


Deskripsi singkat guna mendukung topik tersebut adalah, desa memiliki kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa dimana desa memiliki kewenangan penuh untuk mengatur dan mengurus desanya.


Serasehan ini akan mendiskusikan situasi pengakuan dan perlindungan masyarakat adat di tingkat desa. Bagaimana desa sebagai institusi negara sekaligus sebagai institusi sosial yang langsung berhadapan dengan masyarakat adat dapat berkontribusi terhadap pengakuan dan perlindungan masyarakat adat.
Serasehan ini juga akan memberikan rekomendasi terkait penguatan kewenangan asal-usul desa dalam penyelenggaraan pembangunan desa di Indonesia.


Untuk pemberkuat dan perjelas topik, maka ada sejumlah narasumber yang didatangkan, diantaranya ada, Abdi Akbar (Direktur perluasan Partisipasi Politik Masyarakat Adat), Baso ‘Gandangsura’ (Kepala Desa Bonelemo), Yasir Sani (Kemitraan), Sugito Jaya Saentika S.Sos, M.H (Dirjen Pembangunan Desa dan Pendesaan), serta beberapa narasumber lainnya.

Nampak para peserta KMAN VI dari berbagai komunitas masyarakat adat saat mengikuti sarasehan. (Offcial KMAN VI)

Setiap materi telah disampaikan secara jelas dan lugas oleh para narasumber atau pemateri. Dari penyampaian materi-materi tersebut terkuak mengenai pentingnya perlindungan hak-hak masyarakat adat, termasuk hal atas wilayah tanah dan hutan.


Salah satu pemateri dari Dirjen Pembangunan Desa dan Pedesaan pada Kementerian Desa (Kemendes) RI, Sugito Jaya Saentika dalam mennjelaskan tentang status desa sipil dan desa adat menyebutkan, bahwa penggunaan status tersebut di kembalikan kepada masyarakat setempat apakah ingin menggunakan desa dinas atau desa adat.


“Kami dari kementerian tidak bisa mengintervensi sampai ke desa-desa tentang pengunaan status, tetapi kami hanya bisa mengeluarkan regulasi atau ketentuan yang dalam redaksi regulasi itu kami mengatakan, penyebutannya dapat disesuaikan dengan karakter masing-masing daerah,” jelasnya.


Artinya, setiap daerah lewat kepala daerah baik gubernur, bupati/walikota bisa mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Bupati (Perbup), dan beberapa regulasi daerah lainnya yang substansinya mengatur tentang penetapan status desa, apakah desa dinas atau desa adat.


Sementara itu, salah seorang peserta KMAN VI yang juga sebagai Ketua AMAN Kalimantan Utara, Yohanis mengatakan bahwa sampai dengan saat ini pemerintah belum mampu mengatasi sejumlah permasalah desa yang terjadi di daerah-daerah.

Halaman:

Editor: Eveerth Joumilena

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Pj Bupati Jayapura Diminta Bekukan Dana Hibah KNPI

Selasa, 31 Januari 2023 | 17:47 WIB
X