• Senin, 5 Desember 2022

Hana Hikoyabi Direkomendasikan Jadi Penjabat Bupati Jayapura

- Sabtu, 5 November 2022 | 22:28 WIB
Sekda Kabupaten Jayapura, Hana Hikoyabi, saat dijumpai media diruang kerjanya. (Irfan  / lintaspapua.com)
Sekda Kabupaten Jayapura, Hana Hikoyabi, saat dijumpai media diruang kerjanya. (Irfan / lintaspapua.com)

SENTANI (LINTAS PAPUA)  - Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Jayapura Pdt. Alberth Yoku, S.Th., mengatakan, lembaganya telah membuat surat rekomendasi untuk menyampaikan kepada pemerintah pusat dalam hal ini Mendagri agar Pj. Bupati di Kabupaten Jayapura di angkat Sekda Dra. Hana Salomina Hikoyabi, S.Pd., M.KP.


Demikian disampaikannya ketika memberikan keterangan kepada beberapa awak media di Kota Sentani, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Sabtu, 5 November 2022.


Seperti kita ketahui, lanjut Pendeta Alberth Yoku menyampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) berpeluang menjadi penjabat (Pj) kepala daerah. Di mana, baik sekda provinsi maupun kabupaten dan kota merupakan pejabat pimpinan tinggi madya yang bisa menjadi penjabat kepala daerah di tingkat provinsi atau Pj gubernur. Sedangkan sekda di kabupaten/kota merupakan pejabat pimpinan tinggi pratama yang bisa menjadi Pj bupati/walikota.


"Kita sedang bersiap-siap untuk berpisah dengan bupati yang kita cintai yakni, bapa Mathius Awoitauw. Beliau sudah pimpin kita hampir 10 tahun atau dua periode dan di tahun 2022 ini di tanggal 12 Desember nanti, seluruh kepemimpinan beliau atau TMT nya akan di hitung atau berakhir. Sehingga persiapan-persiapan untuk adanya penjabat bupati atau caretaker bupati itu sudah mulai dilakukan," papar Pendeta Alberth.

Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Jayapura Pdt. Alberth Yoku, S.Th., saat memberikan keterangan kepada media. (Muhammad Irfan / lintaspapua.com)

Dari kunjungan FKUB Kabupaten Jayapura ke Jakarta untuk menemui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi II DPR RI itu sudah disepakati oleh Negara dari dua lembaga ini, bahwa penjabat (Pj) Bupati diseluruh Indonesia itu diarahkan prioritas pertama kepada seluruh sekda.


"Jadi, sekda dari kabupaten/kota yang bupati/walikota nya mengalami pemberhentian atau berhenti dengan TMT nya itu sudah langsung ditetapkan oleh Negara yakni, bisa dijabat oleh sekretaris daerah (sekda)," ujarnya.


"Saya juga sempat bertanya kepada mereka dan mereka sampaikan. Bahwa, yang tahu seluruh perjalanan sistem pemerintahan atau kegiatan-kegiatan pemerintah itu adalah sekda (Sekretaris Daerah). Karena jabatan bupati dan wakil bupati itukan menjabat sebagai pejabat politik. Sedangkan masalah kegiatan-kegiatan pemerintah itu sebenarnya pimpinan pemerintahan di satu wilayah pemerintah, baik itu di provinsi maupun kabupaten dan kota itu adalah sekretaris daerah," sambungnya.


Sekretaris Daerah (Sekda) menjadi pertimbangan selama tidak ada indikasi konflik kepentingan.

Halaman:

Editor: Eveerth Joumilena

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X