Bupati Triwarno Purnomo Terima LHP Kinerja Penyediaan Akses Air Minum Layak dan Aman

SENTANI (LINTAS PAPUA) - Penjabat (Pj) Bupati Jayapura Triwarno Purnomo, S.STP., M.Si., menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kinerja daerahnya dari BPK RI Perwakilan Papua di Jalan Balaikota Jayapura, Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua, Rabu, 18 Januari 2023 sore sekitar pukul 15.00 WIT.

LHP Kinerja yang diterimanya ini, terkait efektivitas upaya pemerintah daerah dalam penyediaan akses air minum layak dan aman kepada masyarakat tahun anggaran 2022 pada Pemkab Jayapura.

Pj Bupati Jayapura Triwarno Purnomo mengucapkan terima kasih dan juga memberi apresiasi kepada BPK RI Perwakilan Papua yang telah memberi LHP Kinerja atas penyediaan akses air minum yang laik dan aman. Apalagi di dalam LHP Kinerja tersebut, ada beberapa catatan untuk meningkatkan kualitas air minum yang laik dan aman bagi masyarakat.

"Saya mewakili pemerintah daerah Kabupaten Jayapura, menyampaikan ucapan terima kasih, memberi apresiasi dan juga penghargaan yang sebesar-besarnya kepada tim pemeriksa dari BPK RI Perwakilan Provinsi Papua. Yang mana, telah melaksanakan pemeriksaan kinerja atas penyediaan akses air minum yang layak dan aman bagi masyarakat di Kabupaten Jayapura," ujarnya ketika menjawab pertanyaan wartawan media online usai acara penyerahan LHP Kinerja tersebut, Rabu, 18 Januari 2023 sore sekitar pukul 16.30 WIT.

Pj Bupati Jayapura Triwarno Purnomo, S.STP., M.Si., saat dalam sambutan. (Irfan)

Lanjut Triwarno Purnomo menyampaikan, ada beberapa catatan dari BPK RI Perwakilan Provinsi Papua yang perlu menjadi perhatian Pemkab Jayapura.

"Catatan yang menjadi temuan dan juga rekomendasi BPK itu menjadi hal penting bagi kami dalam menindaklanjuti segala catatan-catatan yang diberikan BPK seperti penyediaan infrastruktur SPAM pada Dinas PUPR dan BPBD yang tidak dapat dimanfaatkan, kemudian perlindungan terhadap sarana tempat pengambilan air baku dan juga catatan tentang perencanaan proyeksi kebutuhan maupun potensi air, serta studi kelayakan terkait penyediaan jaringan SPAM," bebernya.

"Hal ini menjadi catatan untuk perbaikan dan penyediaan air bersih agar air minum ini benar-benar bisa mencukupi semua kebutuhan masyarakat, juga kualitasnya bisa terjamin di dalam masyarakat mengkonsumsi air minum yang layak dan aman," ujar mantan Sekretaris DPRD Kabupaten Keerom ini menambahkan.

Pada kesempatan tersebut, catatan yang menjadi rekomendasi BPK RI Perwakilan Papua ini, pihaknya akan menindaklanjuti catatan tersebut.