Penjelasan KPU Kabupaten Jayapura Terkait Tidak Dilibatkan PNS Dalam PPD dan PPS

- Senin, 23 Januari 2023 | 11:59 WIB
Lodik Y. Mayfrendi Ap, S.Pd.K., Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Parmas KPU Kabupaten Jayapura  (Viktor Done)
Lodik Y. Mayfrendi Ap, S.Pd.K., Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Parmas KPU Kabupaten Jayapura (Viktor Done)

SENTANI (LINTAS PAPUA) - Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Kabupaten Jayapura telah selesai melakukan perekrutan anggota penyelenggara pemilu yakin PPD dan PPS, dari hasil kedua rekrutmen itu tidak terdapat pendaftar dari golongan ASN atau PNS yang lolos untuk memjadi penyelenggara di tingkat PPD dan PPS itu sendiri.

Hal itu disampaikan oleh salah satu komisioner KPU Kabupaten Jayapura Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Parmas KPU Kabupaten Jayapura, Lodik Y. Mayfrendi Ap, S.Pd.K, ketika dikonfirmasi oleh media ini pada Senin, 23 Januari 2023 terkait berapa jumlah PNS yang lolos pada rekrutmen PPD dan PPS.

Lanjut Lodik Ap, melalui pesan via WhatsAppnya Iya menyampaikan " yah memang ada beberapa PNS yang mendaftarkan diri, untuk menjadi PPD dan PPS, tetapi saat seleksi administrasi KPU gugurkan, kalaupun di administrasi kita kecolongan dan yang bersangkutan lolos, maka saat test wawancara kita lebih selektif lagi, sehingga yang lulus itu mereka yang bukan PNS, sehingga kita berikan ruang kepada saudara - saudara kita yang memang sangat membantukan pekerjaan dengan kata lain kita bagi - bagi Berkat ", tertulis pesan dari Lodik Ap Komisioner KPU itu.

Suasana Test Wawancara calon PPS di halaman Kantor KPU Kabupaten Jayapura (Viktor Done)

Sebelumnya juga pada tanggal 19 Januari 2023 saat diwawancarai oleh media ini diruang kerjanya, Lodik Ap, menjelaskan alasan kenapa PNS sengaja tidak direktur dalam PPD dan PPS " pada prinsipnya, sesuai pertemuan kita terakhir KPU dengan KPK sebelum kita merekrut penyelenggaraan tingkat bahwa ini, KPU sudah diingatkan oleh KPK untuk memperhatikan hal ini karena pembiayaan atau honor yang diterima oleh PPD dan PPS itu dari sumber dana APBN, PNS pun gajinya dibayar dari APBN, takutnya ada temuan.

Tambahnya, " tapi secara aturan terbaru yang dikeluarkan tidak ada halangan untuk PNS, tapi kami di KPU Kabupaten Jayapura sejak awal perekrutan PPD dan PPS itu kami sudah sampaikan kepada teman - teman yang sebagai PNS bahwa ruang ini kami berikan kepada saudara - saudara kita yang memang sama sekali masih mencari pekerjaan, mencari pengalaman dan menambah biaya mungkin uang kuliah bagi yang mahasiswa " tutur Lodik Ap, ketika diwawancarai.

Adapun mereka yang terlibat dalam PPD dan PPS ini terbilang orang baru yang lebih mendominasi, namun itu tidak menjadi kendala nantinya karena akan ada bimbingan teknis dan pelatihan - pelatihan kepada mereka dari KPU hingga SDM mereka benar - benar siap untuk bekerja. (Viktor Done / lintaspapua.com)

Editor: Eveerth Joumilena

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Pj Bupati Jayapura Diminta Bekukan Dana Hibah KNPI

Selasa, 31 Januari 2023 | 17:47 WIB
X