• Sabtu, 1 Oktober 2022

Pendekatan Kultural-Religius dan Humanis di Papua, Pemerintah Pusat Gelar Rakor

E J
- Kamis, 25 Agustus 2022 | 18:08 WIB
WhatsApp Image 2022-08-25 at 12.28.01
WhatsApp Image 2022-08-25 at 12.28.01

JAYAPURA (LINTAS PAPUA) - Pemerintah Pusat mengelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Persekutuan Gereja Gereja di Papua (PGGP) dan Kementrian/Lembaga, di Aula Gedung Keuangan Negara, Rabu (24/8/2022).

Rakor tersebut merupakan bagian dari langkah pemerintah pusat untuk mengedepankan pendekatan kultural-religius dan humanis dalam penanganan isu Papua, terutama dengan tokoh-tokoh gereja sebagai salah satu stakeholder utama dalam sejarah pembangunan Papua. Tak hanya itu, rakor tersebut juga membahas Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Di Tanah Papua.

Hadir dalam rakor tersebut jajaran Sekretariat Wakil Presiden RI, sejumlah pejabat dari kementerian/lembaga teknis dan lembaga gereja di Tanah Papua yang tergabung dalam PGGP (Persekutuan Gereja-Gereja di Papua) Papua dan Papua Barat, unsur Pemda Papua dan Papua Barat serta 5 aras gereja lokal.

Rapat Koordinasi ini dipimpin langsung oleh Staf Khusus Wapres RI, Prof. Dr. Masykuri Abdillah dan dibuka dengan pengarahan dari Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Setwapres RI, Dr. Ir. Suprayoga Hadi, M.S.P.

Staf Khusus Wapres RI, Prof. Dr. Masykuri Abdillah mengatakan bahwa pelibatan lembaga Gereja Papua dalam proses percepatan pembangunan di Papua merupakan aspirasi dari tokoh Gereja papua yang disampaikan langsung kepada Bapak Wapres RI dalam audiensi pada 20 April 2022 silam.

"Rekomendasi yang disampaikan oleh PGGP/PB secara umum telah sejalan dengan arah program pemerintah pusat sebagaimana mengacu pada Renaksi Inpres 9/2022," katanya.

Maka, kedepannya kemitraan ini diharap dapat terus berlanjut dengan adanya Kantor Perwakilan dari Setwapres RI beserta beberapa kementerian dan lembaga di Jayapura.

Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Setwapres RI, Dr. Ir. Suprayoga Hadi, M.S.P., menyampaikan bahwa rapat koordinasi ini dimaksudkan untuk sinkronisasi aspirasi PGGP/PB dengan Renaksi Inpres 9/2022 pada program kegiatan Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Papua 2021-2022 TA 2022 dan penyerapan aspirasi PGGP/PB sebagai bahan penyusunan RKP TA 2023, RKPD 2023 dan RAPPP 2023-2024 serta RIPPP 2021-2041.

“Dari hasil sinkronisasi rekomendasi gereja di Papua dengan Renaksi Inpres 9 tahun 2022, baik pihak gereja maupun K/L terkait perlu sama-sama mempelajari dokumen tersebut sehingga kedepannya kemitraan ini dapat direalisasikan”, ucapnya.

Sementara itu, Ketua DPR Papua, sekaligus Ketua Papua Christian Center (PCC), Jhony Banua Rouw menyampaikan apresiasinya terhadap kunjungan Setwapres RI dan rekan-rekan Kementrian/ lembaga di tingkat pusat untuk bertemu dengan PGGP/PB.

Menurut Jhony, Progress kemitraan terbilang sangat cepat dan signifikan direalisasi, padahal baru 5 bulan audiensi dengan Wapres dilaksanakan.

“Kedepannya, niat baik dari pemerintah pusat ini perlu dikomunikasikan secara lebih sinkron dengan gereja di Papua. Harus disamakan persepsi dan perlu ada penyesuaian berbagai standar nasional untuk program yang akan dilaksanakan di Papua”, ujarnya.

Dikesempatan yang sama, Pdt. Hiskia Rollo juga menyampaikan aspresiasi serta menyampaikan bahwa pihaknya telah bersepakat kemudian menyerahkan aspirasi umat kepada Wapres KH. Ma'ruf Amin yang juga selaku koordinator Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat.

"Setelah beberapa kali melakukan pertemuan akhirnya salah satu jawabannya adalah ini, dengan diutusnya Prof. Maskury dan Bapak Yoga dengan kementerian terkait lainnya. Kami juga selalu berdoa agar pertemuan dan rekomendasi yang kita telah sampaikan hari ini bisa ditindak lanjuti dalam program-program yang membawa damai bagi Papua," tuturnya.

Ditambahkan, ia berharap pak Wapres RI agar terus melibatkan pendeta-pendeta untuk mengakselerasi percepatan pembangunan di Papua.

"Pekerjaan gereja tidak hanya dilakukan di tataran tinggi, tetapi juga membangun umat pada tataran akar rumput. Di seluruh Tanah Papua, gereja yang pertama-tama membuka jalur, membangun sekolah, perekonomian umat dan kesehatan, barulah kemudian pemerintah masuk. Oleh karenanya, Pak Wapres sebagai seorang Kyai perlu melibatkan pendeta-pendeta yang juga adalah “kyai di Papua” untuk mengakselerasi percepatan pembangunan di Papua," tukas Pdt. Hiskia. (Ayu Ohee / lintaspapua.com)

Editor: E J

Terkini

X