Aksi KKB Tewaskan Warga Sipil dan Hambat Pembangunan di Papua, Akademisi UI Minta Pemerintah Lakukan Hal Ini

JAKARTA (LINTAS PAPUA) - Kepala Program Studi Kajian Terorisme Universitas Indonesia (UI), Muhammad Syauqillah mencatat, aksi kekerasan KKB di Papua sejak 2017 hingga 2023 telah menewaskan 34 warga sipil dan 12 aparat keamanan.

Serangan yang dilakukan KKB merupakan kejahatan kemanusiaan karena menyasar warga sipil. Padahal dalam hukum perang (law humaniter), masyarakat sipil adalah kelompok yang tidak boleh diserang atau diperangi.

“Kita perlu melihat bagaimana masa depan pembangunan Papua seperti apa ke depannya. Kalau misalkan terus-menerus ada konflik seperti ini ya tentunya Papua mengalami hambatan dalam membangun,” ujar Gus Syauqi, sapaan akrab Muhammad Syauqillah dikutip Rabu (22/3/2023).

Tentunya Keberadaan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang kerap melakukan aksi kekerasan dinilai memghambat pembangunan di Papua.

Pemerintah didorong segera menangani kelompok ini demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Papua.

Menurutnya, aksi KKB membuat kerangka pembangunan Papua keluar dari jalur yang semestinya bisa dinikmati masyarakat Papua.

Ketika pembangunan macet, maka secara jangka panjang akan berdampak pada masalah-masalah kesejahteraan masyarakat Papua, seperti akses jalan dari satu wilayah ke wilayah lain.

“Setidaknya masyarakat Papua itu, dengan aksi kekerasan yang terjadi di Papua, yang terkena dampak tentunya adalah masyarakat Papua, rakyat Papua atau siapa pun yang ada di Papua itu akan terkena dampaknya, terutama dampak negatif,” kata Gus Syauqi.

Dengan kondisi itu, ia mendorong pemerintah menyiapkan langkah, baik pendekatan lunak maupun keras, untuk penuntasan masalah KKB.

Masyarakat di Papua harus diberikan jaminan keamanan dan kenyamanan hidup.

Pengamat terorisme ini mengatakan, penyelesaian masalah KKB Papua hendaknya dimulai dengan memperkuat komitmen seluruh stakeholder dan menyamakan persepsi melalui dialog untuk mendapatkan solusi terbaik bagi Papua sebagai bagian yang tak terpisakan dari NKRI.