Komitmen Pemerintah Akselerasi Pembangunan Kesejahteraan Papua

JAKARTA (LINTAS PAPUA) - Sebagai tindak lanjut dari Pengukuhan Anggota Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin pada hari Senin, 29 Mei 2023 lalu, Deputi V Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodhawardani mengundang Anggota Perwakilan Provinsi BP3OKP dan perwakilan Penjabat Gubernur, dari Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Selatan, serta Plh. Gubernur Papua Induk dalam rapat koordinasi strategis di Gedung Bina Graha, Jakarta Pusat pada Rabu 31 Mei 2023.

Jaleswari menegaskan bahwa, kehadiran BP3OKP adalah wujud penguatan kelembagaan untuk mensinergikan program pembangunan dalam penyelenggaraan Otonomi Khusus di Papua. Kebutuhan koordinasi, serta sinergi program pembangunan adalah kunci dalam mempercepat pembangunan di Tanah Papua. “BP3OKP harus langsung tancap gas, bersama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bekerja bersama dengan menggandeng seluruh komponen publik, seperti pihak legislatif, NGO, Lembaga Keagamaan khususnya Gereja, dan rekan-rekan media. Ini penting bukan hanya untuk pembangunan, melainkan juga memastikan adanya dialog dua arah agar pembangunan yang dilakukan inklusif, tepat sasaran dan mendalam.”

Penjabat gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo, Pelaksana harian gubernur Papua Ridwan Rumasukun, Penjabat Gubernur Papua Tengah Ribka Halik, Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardani, Deputi III Setwapres Velix Vernando Wanggai, Penjabat gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musaad.

Selain komitmen kelembagaan, komitmen anggaran Pemerintah dalam membangun Papua terus meningkat sebagaimana terlihat dari alokasi dana Transfer Pusat ke Daerah dan Dana Desa ke Tanah Papua yang hingga tahun 2022 sudah mencapai Rp1.092 Trilliun, termasuk Dana Otsus & DTI mencapai Rp 138,65 Triliun. Oleh karena itu, kesamaan persepsi terkait urgensi program yang segera dilakukan dan koordinasi sinergis lintas stakeholder, adalah tantangan sekaligus peran yang dapat diisi oleh BP3OKP sehingga mampu menjadi orkestrator program sekaligus jembatan penghubung antara pemerintah pusat dan daerah.

Penjabat gubernur Papua Tengah ibu Dr Ribka Haluk menyerahkan buku karyanya "Diantara Pilihan Yang Sulit" kepada Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardani.

Pembentukan BP3OKP merupakan mandat dari Undang-Undang Otonomi Khusus Nomor 2 Tahun 2021 untuk memperkuat akuntabilitas dan perencanaan pembangunan. BP3OKP bertugas melakukan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi koordinasi terkait pelaksanaan program otonomi khusus di wilayah Papua, serta mengawal Program Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) Tahun 2022–2041. ***