-
JAYAPURA (Lintas Papua) - Relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi (RTIK) Provinsi Papua, mengharapkan kedewasaan pengguna sosial media untuk tidak menimbulkan kegaduhan diantara sesama masyarakat Papua dalam situasi Pemilihan Umum Kepala Daerah (pilkada), hal itu tegas disampaikan Ketua RTIK Papua, Markus Imbiri, S.I.Kom kepada media ini, siang tadi, selasa (22/8/2017).
RTIK Papua memandang bahwa masyarakat pendukung atau tim sukses harus menempatkan kedewasaan dalam sosial media pada level yang tepat agar tidak terjadi kegaduhan atau menimbulkan masalah sosial bagi masyarakat.
Sosial media digunakan untuk kampanye visi dan misi, bukan kampanyekan kekurangan, kegagalan, provokator hingga menyinggung suku, agama dan ras.
"pilkada serentak yang dicanangkan untuk mengurangi pemakaian anggaran negara, ternyata menimbulkan masalah baru di masyarakat adat dan menimbulkan kejanggalan penyelenggara juga banyaknya kasus sengketa pilkada yang harus berakhir pada peradilan tertinggi negara ini. Rentetan masalah didaerah yang melaksanakan pilkada, kian terasa, yaitu pada tatanan kehidupan sosial, sehingga perlu untuk diminimalisir bersama" kata Markus.
Tahun 2017 ini yang telah melakukan pilkada adalah kota Jayapura, kabupaten Nduga, Lanny Jaya, Sarmi, Mappi, Tolikara, Kepulauan Yapen, Jayapura, Intan Jaya, Puncak Jaya, Dogiyai.
Menurut pemantauan RTIK Papua, Blogger dan komunitas penggiat TIK lainnya bahwa banyak sekali kesan negatif yang terjadi akibat pilkada ini. Sesama keluarga tidak harmonis, sesama pegawai negeri sipil tidak akur bekerja, bahkan sampai ke rumah ibadah pun perbedaan dukungan politik kian terasa.
"Banyak akun sosial media palsu yang bermunculan untuk menebarkan isu-isu negatif, mainnya adalah menjatuhkan para pasangan calon kepala daerah yang maju, hal ini kami harap bahwa perlu diperhatikan oleh pihak berwajib, hukum harus ditegakan" pinta Markus Imbiri yang juga aktivis LSM ini.
Markus menambahkan bahwa tahun 2017 kita hidup dalam dilema para elit politik, tahun 2018 juga sama, kita akan menyelenggarakan pada kabupaten Mamberamo Tengah, Jayawijaya, Puncak, Deiyai, Biak Numfor, Paniai, Mimika, hingga pemilihan Gubernur Papua pun kita harus lakukan.
"Mari kita belajar dari pilkada 2017 yang sudah terjadi, sudah banyak korban kehidupan sosial, sudah banyak uang rakyat yang keluar hanya untuk pilkada atau juga PSU (pemilihan suara ulang), ujung-ujung juga akan berakhir di Mahkamah Konstitusi, itu sudah dewasa berpolitik atau bagaimana, itu pertanyaan yang harus di jawab kita bersama. Mari belajar dari tahun ini, untuk tahun 2018 kita suksesi pesta demokrasi bersama-sama dengan baik, bijaklah pakai sosial media" harap Markus Imbiri (*)
