-
JAYAPURA (LINTAS PAPUA) - Anggota Komisi IX DPR RI dari Dapil Papua, Roberth Rouw menyatakan siap memperjuangkan usulan kuota prioritas untuk tenaga Kesehatan dalam formasi CPNS 2018 mendatang.
Hal demikian disampaikan Roberth Rouw, usai menerima tim Unit Percepatan Pembagunan Kesehatan Papua (UP2KP) di baru-baru ini, Gedung Nusantara I Senayan, Jakarta.
Ia menilai, usulan ini perlu dikawal sebab tenaga kesehatan merupakan sektor paling penting dan sangat dibutuhkan, karena menjadi dasar dan modal kuat untuk menyokong pembangunan bidang tersebut di atas tanah ini.
“Memang dari penilaian kami kenyataannya bahwa SDM Kesehatan di Papua yang minim menjadi isu yang sangat memprihatikan”.
“Makanya saya sependapat dengan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan UP2KP bahwa banyak fasilitas kesehatan di Papua, terutama di kabupaten yang sampai saat ini belum memiliki tenaga kesehatan yang lengkap,” kata dia.
Oleh karenanya, sambung Roberth, pihaknya bersama Anggota DPR RI Komisi IX bakal mendorong agar ada pririotas perekrutan bagi tenaga kesehatan.
-
Sementara itu, Direktur I UP2KP Agus Raprap mengaku sangat mengapresiasi tanggapan Komisi IX DPR RI. Sebab sebagai lembaga yang bertugas mengawal pembangunan dan pelayanan kesehatan di Papua, dia mengamati bahwa provinsi tertimur di Indonesia ini sangat membutuhkan tenaga kesehatan yang permanen, supaya pelayanan kedepan makin maksimal.
“Sebab salah satu faktor pemicu terjadinya persoalan kesehatan di Papua, seperti Kejadian Luar Biasa (KLB) dan wabah penyakit, adalah kurangnya SDM kesehatan. Terutama di wilayah pedalaman. Oleh karena itu, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi harus buka mata melihat kondisi ini dan mengambil kebijakan yang tepat dalam penentuan formasi CPNS 2018,” katanya.
Dia tambahkan, saat ini ada tenaga kesehatan yang sudah honor sepuluh tahun lebih namun belum diangkat sebagai pegawai negeri sipil. Dia berharap dalam perekrutan CPNS tahun ini, tenaga kesehatan yang telah mengabdi puluhan tahun namun belum diangkat sebagai pegawai, mesti di prioritaskan.
-
“Karena tidak mungkin kalau kita harapkan tenaga kontrak atau dokter PTT saja. Belum lagi mereka datang dari luar Papua, kemudian dedikasi dan pelayanannya belum maksimal,” tambahnya. (Erwin / Koran Harian Pagi Papua)
