• Rabu, 5 Oktober 2022

DPR Bantah Pernyataan Menkopolhukam Soal Laporan Keuangan Papua Disclaimer

- Selasa, 20 September 2022 | 19:58 WIB
Wakil Ketua DPR Papua, Yunus Wonda. Richard (LPC)
Wakil Ketua DPR Papua, Yunus Wonda. Richard (LPC)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA) – Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPR P) membantah sembari meluruskan pernyataan dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD, menyebutkan, Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) selama ini tidak berhasil melakukan pemeriksaan. Karena selalu tidak bisa diperiksa. Sehingga BPK lebih banyak disclaimer atas kasus keuangan di Papua.

Pernyataan Menkopolhukam tersebut, menurut Wakil Ketua DPR Papua, Yunus Wonda, sangatlah tidak benar. Karena sejak 2014-2021 status Papua, dari sisi laporan keuangannya adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), diberikan BPK RI.

“Kalau status laporan keuangan Papua disclaimer?, mengapa, ibu Menteri Keuangan, memberikan penghargaan kepada Pemerintah Provinsi Papua. Sebagai salah satu provinsi di Indonesia, yang pengunaan keuangannya terbaik,” ujar Yunus Wonda, Selasa 20 September 2022, di Kantor DPR Papua.

Yunus menyebutkan, sangat bertolakbelakang dengan posisi yang secara aturan berbedah. Tetapi mereka dibawa ke ranah yang berbeda. Disisi lain mereka taat pada aturan dan hukum.

“Saya tidak dalam posisi membela pak Lukas bukan. Ini posisi yang harus saya dudukan. Karena menyangkut lembaga DPR. Dan ini kami yang sahkan dalam sidang paripurna. Kami yang membuka sidang atas nama lembaga. Sehingga itu saya sampaikan kepada publik. Kalau ada kalimat disclaimer. Itu sangat salah. Dan itu tidak benar. Karena posisi Papua sampai hari ini. Masih dalam posisi WTP,” tegas Wakil Ketua DPR Papua, Yunus Wonda.

Ia menambahkan, kalimat yang menyebutkan bahwa laporan keuangan Papua disclaimer. Silahkan KPK memeriksa BPK?, kenapa memberikan status WTP di Papua.

Terkait operasional pak gubernur, sebut Yunus Wonda, silahkan tanyakan kepada Mendagri. Mengapa menyetujui itu.

“Ini beberapa hal yang saya harus luruskan, dari peryataan Menkopolhukam,” tutur Yunus Wonda.

Terkait hal-hal lain, terkait pak Lukas. Itu antara pribadi dia dengan pemeriksa.

Halaman:

Editor: Richard Mayor

Terkini

Hakim Tolak Gugatan Terhadap Enam Media di Makassar

Kamis, 15 September 2022 | 16:24 WIB
X