Pemerintah Lakukan Dua Pendekatan Bangun Tanah Papua

JAKARTA (LINTAS PAPUA) – Tiga tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin telah meletakkan dua model pendekatan dalam upaya membangun Papua. Pertama adalah pendekatan infrastruktur, dan kedua pendekatan sumber daya manusia.

Kedua pendekatan tersebut diharapkan menjadi dasar pembangunan di Bumi Cendawasih yang berkelanjutan.
Demikian ditegaskan Deputi V Bidang Keamanan dan Hak Asasi Manusia Kantor Staf Presiden, Jaleswari Pramodhawardani di Jakarta, Jumat (21/10/2022).

Deputi V Bidang Keamanan dan Hak Asasi Manusia Kantor Staf Presiden, Jaleswari Pramodhawardani di Jakarta, Jumat (21/10/2022). (ANTARA/Kemenkominfo )

“Di samping itu, yang terpenting adalah bagaimana pelayanan publik dan pemenuhan hak-hak masyarakat, terus dikedepankan,” ujarnya.

Dalam setiap kesempatan, Presiden Joko “Jokowi” Widodo selalu menegaskan bahwa paradigma pembangunan nasional saat ini bukan Jawa atau Sumatrasentris, namun harus beriorentasi Indonesiasentris.
Sejak awal pemerintahannya, Kepala Negara telah berkomitmen membangun Indonesiasentris yang dimulai dari tanah Papua.

“Kunjungan Bapak Presiden sudah sampai 15 kali ke Papua. Itu penting karena Kepala Negara melihat berdasarkan data dan fakta,” kata Jaleswari.

Pendekatan infrastruktur dilakukan dari hal yang paling dasar, dari pendidikan hingga pelayanan kesehatan. Karena itu, ujar Jaleswari, sejak awal pemerintahan Presiden Jokowi periode pertama hingga kedua bersama Wakil Presiden Ma’ruf Amin, komitmen menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tak terkecuali di Papua dan Papua Barat, terus terjaga.

“Komitmen itu bukan sekedar retorika, tapi beliau hadirkan lewat Instruksi Presiden (Inpres) percepatan pembangunan kesejahteraan Papua dan Papua Barat, jadi bukan sekedar komitmen kunjungan ke sana yang sudah 15 kali, tapi lewat terbitnya regulasi-regulasi yang mendukung itu,” ungkap Jaleswari.

Regulasi-regulasi itu semua ada dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional, bahkan khusus Papua itu menjadi program prioritas nasional.

Presiden Joko Widodo saat mengunjungi Tanah Papua, sesuai jadwal kunjungi Sorong dan Nabire. - FOTO BIRO PERS SETPRES (9)

Pentingnya Pembangunan SDM Papua
Komitmen pemerintah dalam pembangunan di tanah Papua bukan hanya sekedar memastikan tersedianya infrastruktur saja, namun juga memastikan penguatan sumber daya manusia (SDM).
“Selalu Presiden katakan, kita jangan hanya pendekatan keamanan saja tapi pendekatan kesejahteraan. Bagaimana orang asli Papua dengan kebijakan afirmatifnya bisa mendapatkan pemenuhan hak yang selama ini mungkin belum optimal, termasuk pendekatan budaya,” jelas Jaleswari.

Menurut Jaleswari, pemerintah memastikan pembangunan SDM bukan hanya harus terpenuhi soal hak pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya, namun juga pendampingan secara berkelanjutan, di samping alokasi-alokasi anggaran yang harus tepat sasaran.

“Kita semua tahu bagaimana keputusan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional di Papua hingga kebijakan Bahan Bakar Minyak satu harga bisa sukses terwujud di sana, itu bukti bahwa jika komitmen seperti yang dijalankan pemerintahan Presiden Joko Widodo dijalankan dengan maksimal maka tidak mustahil pembangunan nasional Indonesia terwujud,” pungkasnya.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan Sekretariat Wakil Presiden RI, Velix Wanggai pun menegaskan jika pemerintah telah meletakkan fondasi pembangunan di tanah Papua, bahkan hingga 20 Tahun ke depan.