Sementara itu, Dewan Pers terus melakukan proses mediasi sengketa pers. Hingga Oktober 2022, terdapat 583 kasus pengaduan terkait karya jurnalistik yang diajukan ke Dewan Pers. Hingga kini, sebanyak 499 kasus berhasil diselesaikan dengan mediasi.
Artinya, penyelesaian kasus sudah di atas angka 85%.
“Dari kasus-kasus pers yang diadukan, rata-rata terkait pelanggaran etik berupa karya pers tanpa verifikasi dan cover both side,” ujar Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers, Yadi Hendriana.
Dewan Pers mencatat, dominasi platform yang banyak diadukan adalah media cyber atau media online.
Baca Juga: Terimakasih PLN, Akhirnya Masyarakat Distrik Mindiptana Boven Digoel Dapat Menikmati Listik 24 Jam
Menurut Yadi, jumlahnya bahkan hingga mencapai lebih dari 95 persen. Ini menjadi sebuah catatan khusus bagi pengelola media online untuk tetap patuh dan tunduk pada Kode Etik Jurnalistik. Apalagi, dalam pantauan Dewan Pers, umumnya redaksi media online harus mengelola lebih dari 600 artikel/konten berita dalam satu hari.
Siaran Pers Dewan Pers Luncurkan Layanan Aplikasi Pengaduan Elektronik “Dengan konten yang begitu banyak di-manage, mau tidak mau masing-masing newsroom harus memperkuat kontrol berita, proses editing, dan penegakan kode etik di redaksi masing-masing,” pungkas Yadi.
Dari data Dewan Pers, pada periode Januari hingga 31 Oktober 2022, sebanyak 499 kasus pengaduan yang dimediasi berhasil diselesaikan melalui Risalah (78 kasus), Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (31 kasus), Surat (331 kasus), dan Arsip (59 kasus).
Total pertemuan mediasi/klarifikasi sebanyak 104 kali. Sementara target penyelesaian tahun 2022 adalah sebanyak 90% kasus selesai. ***
Artikel Terkait
AJI Ingatkan Verifikasi Media oleh Dewan Pers Tak Langgar Kebebasan Pers
Dewan Pers Verifikasi AMSI Papua : Terima Berkas dan Saran Perbaikan Pasal 3
Dewan Pers dan Bawaslu Papua Ingatkan Tugas Wartawan Dalam Meliput Pemilu 2019
Ancaman Kemerdekaan Pers, Anggota Dewan Pers, Atmaji Sapto Anggoro Ajak Pers Kristisi Pasal - Pasal Rancangan KHUP
Sapto Anggoro : Pelaksana UKW Harus Penuhi Ketentuan Dewan Pers
Arsul Sani : Reformulasi 14 Pasal RKUHP dari Dewan Pers Wajib Dibahas dalam Rapat DPR
Komisi III DPR Puji Usulkan RKUHP dari Dewan Pers
Anggota Dewan Pers, Sapto Anggoro Ingatkan Semua Pihak, Terutama Insan Pers Jalankan Fungsi Kontrol Sosial
Anggota Dewan Pers, Sapto Anggoro Ingatkan Wartawan dan Media Untuk Menjaga Netralitas Hadapi Pemilu 2024
Dewan Pers Luncurkan Layanan Aplikasi Pengaduan Elektronik