• Selasa, 29 November 2022

Bahas Penguatan Penyiaran, Komisi Penyiaran Indonesia akan Gelar Rakornas 6 - 9 November di Tangerang,

- Sabtu, 5 November 2022 | 23:15 WIB
Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2022 akan digelar mulai 6 November hingga 9 November 2022 di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten.  (kpi.go.id)
Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2022 akan digelar mulai 6 November hingga 9 November 2022 di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. (kpi.go.id)

JAKARTA (LINTAS PAPUA)  - Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2022 akan digelar mulai 6 November hingga 9 November 2022 di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Forum bersama KPI Pusat dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dari 33 Provinsi rencananya dibuka Presiden RI Joko Widodo, Senin (7/11/2022).

Rakornas KPI tahun ini mengambil tema “Mengukuhkan Optimisme Bangsa Melalui Penyiaran” dengan harapan penyiaran, dengan segala kemampuan dan pengaruhnya, berkontribusi terhadap kebangkitan bangsa akibat pelbagai cobaan yang menghantam. Penyiaran dinilai punya pengaruh kuat mengubah karakter dan pikiran masyarakat, dalam hal yang positif, dari yang sebelumnya pesimis menjadi sosok yang optimis.

Koordinator bidang Kelembagaan sekaligus Komisioner KPI Pusat, Irsal Ambia, mengatakan Rakornas KPI tahun ini akan membahas banyak hal terkait peran penyiaran dalam menguatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Terlebih posisi penyiaran saat ini terjepit oleh tekanan pendatang baru yakni media sosial. 

“Kemajuan arus informasi dikatakan menjembatani upaya demokratisasi, akan tetapi di sisi yang lain, juga menghadirkan ambivalensi. Sementara regulasi terhadap media baru ini sangat longgar, tidak ketat dan utuh laiknya pengaturan terhadap televisi dan radio, termasuk juga dalam aspek usahanya. Dari sini, perlu menjadi perhatian agar ada regulasi yang adaptif dan bisa menyentuh hal tersebut, sehingga upaya menjaga optimisme bangsa melalui kebenaran informasi dapat tercapai,” jelas Irsal. 

LOGO KPI PAPUA

Pembahasan lain dalam Rakornas yang tidak kalah pentingnya adalah peningkatan mutu konten siaran televisi dan radio. Menurut Irsal, pengukuran kepemirsaan yang bersifat kuantitaf saat ini bisa dikatakan paling dominan mempengaruhi mata acara yang disiarkan. Sementara di sisi yang lain, kualitas konten siaran terkesan dinomorduakan. 

“Sinergi juga perlu dilakukan antara KPI dan lembaga lain untuk menyamakan persepsi terkait pengelolaan informasi atau kaitannya dengan penguatan kelembagaan. Apalagi  pada tahun 2024, Indonesia akan menyelenggarakan perhelatan demokrasi yang menentukan transisi kepemimpinan sekaligus menjadi sarana kedaulatan rakyat yakni Pemilihan Umum (Pemilu). Belum lagi belakangan ini, publik diramaikan dengan simpang-siur informasi terkait penggunaan obat yang bisa menyebabkan risiko negatif pada anak. Hal ini tentu perlu sinergi antara KPI dan pihak terkait untuk merumuskan pengelolaan informasi sebagai upaya melindungi kepentingan publik,” tambah Irsal.

Dalam hal penguatan kelembagaan, KPI dihadapkan pada tafsir undang-undang yang berbeda. Banyak KPID di Indonesia mengalami ‘kesulitan’ akibat adanya Undang-Undang No. 23 tentang Pemerintahan Daerah sehingga berdampak pada penurunan kinerja kelembagaan. Di sisi yang lain, dengan akan dilaksanakan penyesuaian kepegawaian menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja juga menjadi satu perhatian besar mengingat hal ini berkaitan dengan status kepegawaian, utamanya di KPID.

Terkait pelbagai masalah di kelembagaan dan siaran, Rakornas KPI telah menyiapkan sejumlah aturan yang rencananya akan ditetapkan dalam forum tersebut. Ada tiga 3 (tiga) Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia (PKPI) yang rencananya akan ditetapkan diantaranya; PKPI tentang Kelembagaan, PKPI tentang Cara Penjatuhan Sanksi Administratif dan PKPI tentang Rekomendasi Penghentian Izin Penyelenggaraan Penyiaran karena Tidak Melakukan Siaran. 

Halaman:

Editor: Eveerth Joumilena

Artikel Terkait

Terkini

X