Harly Ohei: Pernyataan Ramses Wally Soal SP3 Kasus LE Menyesatkan, Jangan Melampaui KPK

- Minggu, 27 November 2022 | 18:17 WIB
Ondofolo Hedam Dasim Kleubeuw Harly Ohei. Jackson (LPC)
Ondofolo Hedam Dasim Kleubeuw Harly Ohei. Jackson (LPC)

JAYAPURA (LINTAS PAPUA) - Ondofolo Hedam Dasim Kleubeuw Harly Ohei, menyayangkan atas sebuah pernyataan yang disampaikan oleh Ramses Wally, yang menyebutkan bahwa kasus dugaan tindak pidana korupsi grarifikasi senilai Rp 1 Miliar terhadap seorang tersangka Gubernur Papua Lukas Enembe, harus di SP3 kan oleh KPK, juga Presiden Jokowi.

"Ketua KPK kan datang ke Papua untuk memastikan kesehatan tersangka, dalam hal ini pak Lukas Enembe, untuk memastikan apakah yang bersangkutan sakit atau tidak, kalau yang bersangkutan sakit maka KPK siapkan dokter dari IDI untuk pengobatan pak Lukas. Faktanya kan pak Lukas masih dalam keadaan sakit, sehingga proses pemeriksaan perkara hukumnya tidak berlangsung saat itu, dan bukan berarti kasusnya tidak berlanjut," ujar Ondofolo Hedam Dasim Kleubeuw Harly Ohei, saat menghubungi Lintas Papua.Com, Kamis 24 November 2022.

Harly menyebutkan, proses hukum tetap berjalan, KPK turun ke Papua bersama dokter untuk memastikan keadaan kesehatan pak gubernur Lukas Enembe.

Dalam jenjang waktu berjalan apabila memungkinkan proses hukum tetap dijalankan.

SP3 bisa terbit bila tidak terbukti setelah dilakukan penyidikan. Pak gubernur Lukas Enembe kan belum dilakukan pemeriksaan jadi tidak bisa diterbitkan SP3. KPK adalah lembaga independen yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun termasuk presiden.

"Janganlah, dengan uang sedikit terus bicara besar. Padahal tidak tau akar masalah maupun kasus yang tengah ditangani oleh KPK RI," ucap
Ondofolo Hedam Dasim Kleubeuw itu.

Harly Ohei pun mengisahkan, andai tidak terbukti dalam penyidikan KPK nantinya, pasti ada pemutihan nama baik terhadap seseorang yang pernah terduga sebagai tersangka oleh KPK. Bukan saja terhadap seorang Lukas Enembe, tapi siapa pun juga yang pernah bermasalah dengan KPK mempunyai hak yang sama untuk nama baik mereka.

Uang yang dipake adalah uang berlambang Glgaruda bukan uang bergambar adat, hukum yang dipakai dalam negara RI adalah hukum positif, sebagaimana hukum yang berlaku di dalam NKRI, dan bukan hukum adat.

Kalau pun terbukti itu pelanggaran dalam hukum negara bukan dalam pelanggan hukum adat. Karena perkara yang sedang disidik oleh KPK adalah uang negara bukan uang adat.

"Hal ini yang perlu saya tegaskan agar Ramses Wally, atau pun siapa saja, jangan mudah melontarkan pernyataan-pernyataan dengan mengunakan ruang publik untuk menganggu kerja-kerja KPK. Sebab yang KPK sedang bekerja terhadap kasus yang menimpa pa Lukas Enembe adalah dugaan korupsi uang negera, bukan KPK bekerja untuk dugaan korupsi uang adat. Ini yang harus dipahami," tutur Ondofolo Hedam Dasim Kleubeuw Harly Ohei. (Vamos/Lintas Papua)

Halaman:

Editor: Richard Mayor

Terkini

PPS Sebagai Ujung Tombak Pesta Demokrasi

Rabu, 25 Januari 2023 | 19:41 WIB
X