Kemenlu Indonesia Tegaskan Konflik Palestina-Israel Bukan Isu Agama

JAKARTA (LINTAS PAPUA)  - Majelis Ulama Indonesia (MUI), Rabu (30/11) menyelenggarakan seminar mengenai solidaritas Palestina untuk memperingati Hari Solidaritas Internasional untuk Palestina setiap 29 November. Momen tersebut bertepatan dengan lahirnya Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang membagi dua wilayah Palestina: 55 persen untuk bangsa Yahudi dan sisanya untuk bangsa Arab.

Dalam seminar itu, Staf Ahli Bidang Hubungan Antarlembaga Kementerian Luar Negeri, Muhsin Syihab menjelaskan dukungan Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina merupakan mandat dari pembukaan Undang-undang dasar 1945, yakni penjajahan di atas dunia harus dihapuskan dan kemerdekaan adalah hak segala bangsa.

"Kita tidak boleh mundur sedikit pun karena memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Artinya kita menghormati konstitusi kita. Kalau kita tidak ikut berpartisipasi dalam proses kemerdekaan Palestina, maka secara hakiki kita telah mengkhianati konstitusi kita," kata Muhsin.

Namun Muhsin mengingatkan bahwa konflik Palestina-Israel bukan isu agama, melainkan masalah keadilan, nasionalisme, dan kemanusiaan.

Oleh sebab itu, katanya, Indonesia selalu mendorong solusi komprehensif melalui perundingan multilateral yang kredibel."Yang perlu saya tekankan kembali sejak konflik ini muncul sampai hari ini, adalah tidak ada pergeseran sedikitpun dari posisi pemerintah Indonesia terkait dengan perjuangan kemerdekaan bangsa Palestina," ujar Muhsin.

Menurutnya, ada pesan terbaru dari pemerintah Indonesia yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, yaitu pentingnya persatuan dan kesatuan Palestina. Jokowi, menurut Muhsin, mengingatkan bahwa persatuan dan kesatuan adalah kunci dari semua proses perjuangan kemerdekaan Palestina. Muhsin mengatakan, sulit membayangkan Palestina bisa merdeka bila secara internal Palestina tidak bersatu, meski ada bantuan dari pihak luar.

Muhsin mengungkapkan, perkembangan selama dua tahun terakhir menunjukkan bahwa sejumlah negara mengambil pendekatan pragmatis terkait isu Palestina. Ini terbukti oleh keputusan sejumlah negara pendukung Palestina yang memutuskan untuk menormalisasi hubungan dengan Israel demi kepentingan nasional masing-masing. Terdapat beberapa pihak semakin frustasi dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina sehingga bersikap realistis. Hal ini justeru akan memperkecil kemungkinan Palestina untuk merdeka.

Menurut Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional MUI Sudarnoto Abdul Hakim, bagi umat Islam, dukungan rakyat dan pemerintah Indonesia bagi perjuangan rakyat Palestina merupakan bagian dari persaudaraan antar umat manusia tanpa melihat perbedaan agama, suku, etnis, dan sebagainya. Dia juga menegaskan konflik Palestina-Israel bukan isu agama.

"Ini bukan soal agama. Memang (anggapan) yang muncul di beberapa masyarakat terkait Palestina dan Yahudi adalah perang agama. Tdak. Bahkan ini juga bukan perang. Tapi, Palestina diperangi dengan kekuatan-kekuatan yang tidak adil," ujar Sudarnoto.

Terkait proyek kemanusiaan untuk Palestina, menurutnya, MUI menginisiasi proyek pembangunan Rumah Sakit Indonesia di Kota Hebron, Tepi Barat. MUI bekerjasama dengan beragam pihak untuk penggalangan dana bagi proyek yang diperkirakan membutuhkan anggaran Rp 87 miliar tersebut.

Pengamat Timur Tengah dari Universitas Indonesia Yon Machmudi mengatakan Indonesia bersama negara anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI) lainnya harus terus berupaya menjadikan solusi dua negara sebagai opsi terbaik.

Negara-negara yang sudah memiliki hubungan dengan Israel, kata Yon, juga bisa meyakinkan Israel soal pentingnya solusi dua negara. (https://www.voaindonesia.com/a/peringati-hari-solidaritas-internasional-untuk-palestina-kemenlu-tegaskan-konflik-palestina-israel-bukan-isu-agama/6856268.html )