Victor Ruwayari: Pemilu 2024 Berkah Dihari Valentine’s Day and Brotherhood

- Rabu, 25 Januari 2023 | 10:53 WIB
Komisioner KPU Sarmi, Victor Ruwayari, Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Sarmi. Richard (LPC)
Komisioner KPU Sarmi, Victor Ruwayari, Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Sarmi. Richard (LPC)

SARMI (LINTAS PAPUA) - Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024, dimana Pemerintah, KPU, Bawaslu dan DKPP telah menyepakati bahwa Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024.

Penetapan tanggal Pemilu tersebut, bukalah hal yang mudah, kendati melalui jalan panjang menuju penetapan pelaksanaan pemilu dengan berbagaipertimbangan dengan melihat situasi dan kondisi di tanah air.

Berbagai pertimbangan tersebut, kemudian KPU, Bawaslu dan DKPP sebagai lembaga penyelenggaraan pemilu, pada tahun 2021, dengan melihat rentan waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada tahun 2024, harus memadai dalam mempersiapkan dua pesta demokrasi itu.

Melatarbelakangi pemilu yang berkualitas, maka Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI bersama Kemendagri, juga KPU, Bawaslu dan DKPP. Akhirnya disepakati bahwa pelaksanaan Pemilu 2024 dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Juga pemilihan serentak kepala daerah pada 27 November 2024.

Berkacamata pada penyelenggaraan lalu-lalu, dimana tahapan tidak dapat dihindari, yang tentunya mewarnai persiapan pemilu kedepannya.

Apa lagi dalam tahun yang sama, sebagaimana UU Nomor 10 tahun 2016 kita akan menggelar pemilihan serentak. Selain mendesain keserentakan penyelenggaraan pemilu menjadi dua bagian, yakni pemilu dan pemilihan kepala daerah serentak 2024, hal lain yang mesti didesain juga adalah menyerentakkan seleksi penyelenggaranya. Khususnya KPU baik di provinsi, maupun kabupaten/kota yang masa baktinya tidak serentak selesai. Bahkan periodesasinya tidak serentak ada penyelenggara KPU kabupaten/kota yang akan habis masa baktinya menjelang beberapa bulan hari pemilihan.

Dalam pembahasan pelaksanaan pemilu, berkembang dua opsi, yaitu menarik atau mempercepat seleksi bagi seluruh anggota KPU, baik provinsi, maupun kabupaten/kota. Atau dengan opsi lain yaitu dengan memperpanjang masa jabatan penyelenggara di daerah sampai tahapan pemilihan berakhir atau rampung. Tentu hal ini berdasarkan pertimbangan efektif dan efisiennya sehingga guliran tahapan tidak terganggu dengan pergantian penyelenggara pada saat tahapan pemilu sudah sedang berjalan.

Distribusi teknologi yang terjangkau digitalisasi dalam berbagai bidang termasuk dalam penyelenggara pemilu adalah hal yang tak bisa terbendung. Di tubuh penyelenggara pemilu sendiri sedang digalakkan program digitalisasi pemilu dalam menghadapi pemilu dan Pemilihan 2024.

Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II bersama Mendagri, KPU, Bawaslu dan DKPP mulai diperkenalkan beberapa aplikasi yang tengah dipersiapkan KPU dalam menunjang kerja penyelenggara pemilu kedepannya. Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih), Sistem Informasi Partai Politik (Sipol), Sistem Informasi Daerah Pemilihan (Sidapil), Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) dan beberapa aplikasi lainnya yang kurang lebih berjumlah delapan aplikasi.

Penggunaan aplikasi tersebut berbasis digitalisasi ini dimaksudkan agar kerja-kerja penyelenggara yang selama ini dilakukan dengan cara manual dengan membutuhkan waktu dan personil yang lebih banyak dapat dipangkas.

Halaman:

Editor: Richard Mayor

Terkini

PPS Sebagai Ujung Tombak Pesta Demokrasi

Rabu, 25 Januari 2023 | 19:41 WIB
X