JAKARTA (LINTAS PAPUA) - Presiden Joko Widodo menerima kedatangan anggota Dewan Pers periode 2022-2025 di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 6 Februari 2023. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi antara lain menekankan pentingnya kebebasan pers yang bertanggung jawab dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip dan etika jurnalistik.
“Bapak Presiden memberikan pesan penting bahwa jangan hanya bicara kebebasan pers, tetapi yang terpenting adalah pemberitaan yang bertanggung jawab. Pemberitaan yang bertanggung jawab adalah pemberitaan yang dikonfirmasi kebenarannya menggunakan prinsip-prinsip etika jurnalistik yang baik. Jadi kalau cuma bebas sebebas-bebasnya tanpa tanggung jawab banyak nanti yang akan dirugikan apalagi menjelang pemilu,” ujar Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu dalam keterangannya selepas pertemuan.
Dalam pertemuan tersebut, Ninik dan jajarannya juga menyampaikan sejumlah program kerja besar Dewan Pers kepada Kepala Negara. Program-program tersebut meliputi pendataan ratifikasi pers, pengaduan dan penegakan etika pers, serta peningkatan kapabilitas wartawan.

“Kami sampaikan kepada Bapak Presiden hal-hal yang sudah kami capai dan PR-PR yang kami masih miliki karena jumlah pengaduan terus meningkat, tetapi ada beberapa upaya peningkatan kapasitas yang dilakukan, difasilitasi Dewan Pers dan tentu salah satunya adalah dukungan dari pemerintah,” jelasnya.
Di samping itu, Dewan Pers juga menyampaikan soal kemajuan dalam penanganan kasus-kasus insan pers. Menurut Ninik, saat ini telah ada nota kesepahaman (MoU) antara Dewan Pers dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
“Sekarang ini posisinya sedang terus kami sosialisasikan agar mereka sampai di tingkat paling bawah memahami bagaimana cara penyelesaian kasus-kasus pers. Walaupun ada kasus-kasus yang berdimensi pidana memang menjadi ranah Kepolisian,” imbuhnya.
Dalam pertemuan tersebut, Ninik juga menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo akan menghadiri puncak acara Hari Pers Nasional yang akan diselenggarakan pada 9 Februari 2023 di Medan. “Ini adalah kehadiran langsung setelah dua tahun masa pandemi, setelah sebelumnya kehadiran secara online,” ungkapnya.
Turut hadir mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan tersebut yaitu Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Sementara itu, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu didampingi oleh Wakil Ketua Dewan Pers Muhammad Agung Dharmajaya dan para anggota Dewan Pers yakni Arif Zulkifli, Yadi Hendriana, Totok Suryanto, Atmaji Sapto Anggoro, Asmono Wikan, serta Paulus Tri Agung Kristianto.***
Artikel Terkait
Dewan Pers dan Bawaslu Papua Ingatkan Tugas Wartawan Dalam Meliput Pemilu 2019
Ancaman Kemerdekaan Pers, Anggota Dewan Pers, Atmaji Sapto Anggoro Ajak Pers Kristisi Pasal - Pasal Rancangan KHUP
Sapto Anggoro : Pelaksana UKW Harus Penuhi Ketentuan Dewan Pers
Arsul Sani : Reformulasi 14 Pasal RKUHP dari Dewan Pers Wajib Dibahas dalam Rapat DPR
Komisi III DPR Puji Usulkan RKUHP dari Dewan Pers
Anggota Dewan Pers, Sapto Anggoro Ingatkan Semua Pihak, Terutama Insan Pers Jalankan Fungsi Kontrol Sosial
Anggota Dewan Pers, Sapto Anggoro Ingatkan Wartawan dan Media Untuk Menjaga Netralitas Hadapi Pemilu 2024
Dewan Pers Luncurkan Layanan Aplikasi Pengaduan Elektronik
Dewan Pers Mediasi Proses Sengketa Pers, Hingga Oktober 2022 Terdapat 583 Kasus Pengaduan
Dewan Pers-Polri Tanda Tangani Kerja Sama Perlindungan Kemerdekaan Pers
Inilah Kemeriahan Sail Teluk Cenderawasih 2023 Saat Dilaunching, Tanah Papua Semakin Maju
Gubernur Paulus Waterpauw Dipilih secara Aklamasi Pimpin Asosiasi Kepala Daerah Se-Tanah Papua
168 Tahun Injil Masuk Tanah Papua, Inilah Perjalanan Ottow dan Geissler dari Berlin-Nederland
Titus Pekei : Gubernur Papua Barat Segera Fungsikan Mansinam Sebagai Pulau Injil
Komentar Gemilang Bupati Paniai atas Juara Liga 3 Papua oleh Persipani di Tanggal 05 Februari
Penjabat Bupati Jayapura Hadiri Rakor Kepala Daerah Se Tanah Papua
Dinilai Mampu Meminimalisir Kamtibmas di Wilayah Papua, Mathius Fakhiri Sapatutnya Diberi Jabatan Bintang 3
Wapres Apresiasi Umat Kristiani di Papua Yang Berperan Dalam Pembangunan Pada HPI Ke-168
59 Persen Guru di Papua Selatan Belum Tersertifikasi
Gifli Buinei Sebagai Sekretaris dan Mariolen Sawaki Dipercayakan Sebagai Caretaker Ketua DPD KNPI Papua