Opini
1 Desember 1961 : Benarkah Papua merdeka ?
Ridwan Al-Makassary
Setiap menjelang tanggal 1 Desember saban tahun, sebagian besar warga Papua pendatang di cengkeram ketakutan. Sebagian memilih tidak beraktifitas dan berdiam diri di rumah, oleh karena pengalaman tahun-tahun sebelumnya pada tanggal tersebut acap ada insiden pengibaran bendera bintang kejora dan pembunuhan atas warga sipil, terutama di wilayah pegunungan. Para nasionalis Papua menyatakan bahwa 1 Desember sebagai hari kemerdekaan Papua Barat (West Papua), nama yang acap digunakan. Bahkan, sebagian nasionalis Papua yang mengangkat senjata di hutan-hutan Papua merasa mereka sedang berjuang untuk merebut kembali kemerdekaan yang terampas.
Fenomena tersebut di atas menarik dikaji, dengan mengajukan pertanyaan apakah Papua memang telah merdeka pada 1 Desember 1961? Untuk mendapatkan sebuah perspektif yang lebih luas, tulisan singkat berdasarkan review literatur mencoba menjelaskan bagaimana kontesk yang melatari terjadinya peristiwa 1 Desember 1961 untuk tiba pada kesimpulan ada atau tidak adanya kemerdekaan Papua yang masih diperingati sebagian nasionalis Papua merdeka.
Sejak Indonesia merdeka tahun 1945, Papua tidak pernah direstui Belanda sebagai bagian dari Indonesia. Dari perspektif Indonesia, Papua adalah satu kesatuan yang terpisahkan dari Indonesia. Soekarno menyatakan bahwa tanpa Papua Indonesia tidak lengkap. Dalam nada yang sama, Subandrio menyatakan, "Jangan lupa bahwa masalah Irian Barat bukanlah sengketa teritorial antara Indonesia dan Belanda tetapi perjuangan untuk kebebasan melawan kolonialisme" (Report Republik Indonesia, 2003). Namun, Mohammad Hatta, misalnya, menyatakan bahwa Papua harus menjadi bagian dari Melanesia.
Mulai tahun 1950-an, Belanda getol mencari dukungan negara lain guna mempertahankan kepentingannya di Papua. Misalnya, Belanda mendekati Australia dengan berpandangan bahwa mereka akan menawarkan kemerdekaan ke warga Papua. Dalam hal ini, Australia tampaknya mendukung gagasan itu atas dasar etnologi geo-etnis dan afinitas orang Papua yang terkait erat dengan ras Melanesia daripada melayu Indonesia. Namun, respons kuat Indonesia terhadap sikap politik Australia menempatkan pemerintah Australia dalam posisi sulit memilih antara mendukung Belanda atau Indonesia. Selain itu, kekhawatiran tentang kebangkitan komunisme dan sudut pandang Indonesia dan manuver Belanda untuk mempertahankan Papua, juga dianggap oleh Australia untuk membina hubungan dengan Indonesia di masa depan (Bone, 2009; Penders, 2002).
Pada tahun 1961, Belanda mengumumkan program baru guna mempercepat pembangunan politik di Papua dan mengumumkan bahwa mereka akan memperkuat pertahanan regional di Papua. Indonesia menganggap ini sebagai "tindakan perang" (act of war). Indonesia meminta NATO untuk mencegah rencana militer Belanda. Pada bulan Mei 1961, Jakarta mengingatkan Belanda untuk "tidak bermain dengan api" dan beberapa hari kemudian, ratusan mahasiswa Indonesia memprotes di kedutaan Belanda, menyebabkan kerusakan pada bangunan sebelum dihentikan oleh pihak berwenang.
Pada tanggal 5 April 1961, pemerintah Belanda telah mendirikan Dewan Guinea Nieuw (Niew Guinea Raad) di Jayapura. Dewan memiliki hak mengajukan petisi dan mengesahkan undang-undang. Di antara anggotanya adalah orang Papua berpendidikan, seperti B. Mofu, Nicolas Youwe, P. Torey dan Abdullah Arfan, dan perwakilan dari Indo Eropa (Eurasia), seperti O. de Rijke dan H.F.W. Gosewisch. Orang Papua pro-Indonesia menolak komite ini, terutama yang berdiam di Yapen, Sorong, Merauke dan daerah pesisir Papua lainnya, karena mereka melihat langkah ini adalah bagian dari propaganda Belanda untuk kemerdekaan Papua. Selain itu, sentimen kolonial pro-Indonesia dan anti-Belanda yang kuat berakar di daerah-daerah Muslim seperti Fakfak, Sorong dan Kokas.
Lebih lanjut, Penders berpendapat bahwa sampai tahun 1946 gagasan untuk Papua merdeka belum muncul ke permukaan. Dia mencatat bahwa ada pergeseran dalam pemikiran orang Papua sebagai akibat dari kebijakan"papua" yang dilakukan oleh Belanda.
Sebagai bagian dari proses ini, orang Ambon dicopot dari pekerjaan mereka dan digantikan oleh orang Papua yang melihat bahwa bergabung dengan Indonesia akan menghancurkan peluang mereka untuk maju di bawah Belanda. Menurut Bone (tahun 40-41) dukungan untuk nasionalisme Indonesia telah menyebabkan "fermentasi politik" Papua Barat, tetapi Belanda berhasil menghalaunya pada tahun 1947.
Pandangan alternatif yang muncul di kalangan orang Belanda pada tahun 1950 adalah mendorong penentuan nasib sendiri Papua, dengan mempertimbangkan iklim politik internasional dan proses dekolonisasisetelah Perang Dunia II - misalnya dengan kemerdekaan Filipina -Papua harus diberikan penentuan nasib sendiri.
Beberapa orang Papua dan daerah di Papua sejatinya telah mendukung integrasi Papua ke Indonesia. Secara historis, pada tahun 1946, dua orang Indonesia, Dr. Sam Ratulangi dan B.B. Pujasubrata, membentuk Komite Kemerdekaan Indonesia (Komite Indonesia Merdeka,KIM), yang mencakup berbagai orang Papua di Hollandia, seperti Silas Papare, Corinus Krey, Petrus Wettebossy dan Marthen Indey. Juga, pada tahun 1946, Silas Papare, Baldus Dumatubun, dan Benjamin Kajai mendirikan Partai Kemerdekaan Indonesia Irian (PKII) di Serui.
Pada pungkasan 1961, Belanda akhirnya memberikan kemerdekaan ke Papua dan mengklaim bahwa ini adalah keinginan orang Papua. Pada tanggal 19 Oktober 1961, Gubernur Papua mengumpulkan Komite Nasional pro penentuan nasib sendiri Papua yang bertugas menyiapkan sebagai berikut: [1] nama negara: Papua, [2] lagu kebangsaan : "Hi My Land Papua", [3] bendera: Bintang Kejora, [4] waktu pengibaran bendera Bintang Kejora: pada tanggal 1 November 1961.
Setelah memperoleh izin dari Belanda, pada tanggal 1 Desember 1961, bendera "Bintang Kejora" dikibarkan di Jayapura, dan kemerdekaan Papua Barat dideklarasikan oleh nasionalis Papua (Drooglever, 2009; Raweyai, 2002, pp. 16-23). Sayangnya, deklarasi kemerdekaan itu tidak didukung negara lain sebagai syarat pendirian negara baru. Selain itu, hingga saat ini Papua adalah bagian integral secara de facto dan de juredari Indonesia.
Menanggapi deklarasi "kemerdekaan" Papua, pemerintah Indonesia mengambil berbagai langkah strategis. Pada tanggal 19 Desember 1961 di Yogyakarta, Presiden Soekarno meluncurkan Trikora (Tri Komando Rakyat)yang terdiri dari tiga elemen: [1] mencegah pembentukan negara boneka Papua, produk dari kekuatan kolonial Belanda; [2] mengibarkan bendera Merah Putih di Irian Barat; tanah air Indonesia; [3] mempersiapkan mobilisasi umum untuk mempertahankan kemerdekaan dan keutuhan bangsa Indonesia. Pada bulan Januari 1962, Presiden Soekarno membentuk Komando Mandala di bawah Mayor Jenderal Soeharto untuk membebaskan Papua setelah itu pemerintah Indonesia segera mengirim pasukan besar ke Papua.
Pertempuran laut terjadi, di mana Komodor Indonesia Yos Sudarso meninggal setelah kapalnya, "Macan Tutul", ditenggelamkan oleh patroli Belanda di Laut Arafuru pada tanggal 15 Januari 1962.
Meningkatnya ketegangan militer antara Indonesia dan Belanda memicu ketakutan di antara Amerika Serikat mengenai pembalasan Indonesia yang mengarah ke perang terbuka. Selain itu, ketakutan akan munculnya komunisme dan pengaruh Soviet di Asia Pasifik mendorong Amerika Serikat untuk mendukung upaya Indonesia untuk mendapatkan hak teritorial atas Papua. Pada dasarnya, hubungan intim antara Moskow dan Jakarta sejak 1957 mengkhawatirkan negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat. Pada tahun 1961 John F Kennedy terpilih sebagai presiden Amerika Serikat dan ia mengambil inisiatif untuk mendekati Jakarta. Presiden Kennedy telah mencari solusi untuk masalah Papua. Presiden Soekarno bertemu Presiden Kennedy di Amerika Serikat untuk membahas penyelesaian Papua.
Presiden Kennedy mengusulkan penyelesaian damai masalah Papua dan menyatakan bahwa Amerika Serikat bersedia menjadi mediator. Dalam praktiknya, Presiden Kennedy mengirim saudaranya, Robert F. Kennedy, untuk memfasilitasi negosiasi antara Belanda dan Indonesia. Karena tekanan PBB dan ancaman serangan militer Indonesia lebih lanjut di Papua, Belanda menerima tawaran untuk bernegosiasi di bawah mediator yang berpengalaman, diplomat AS Ellsworth Bunker. Akhirnya, pada tanggal 20 Maret 1962, kedua belah pihak sepakat untuk bernegosiasi dan pada tanggal 15 Agustus 1962 setelah negosiasi yang sulit, kedua belah pihak menandatangani "Perjanjian New York".
-
Satu hal yang tidak boleh diabaikan dalam seluruh proses negosiasi adalah bahwa orang Papua sama sekali tidak diajak berkonsultasi tentang masalah Papua yang akan menentukan masa depan mereka. Frans Kaisepo hanya terlibat dalam perjanjian di Malino, tetapi setelah itu tidak ada perwakilan orang Papua sendiri pada konferensi Meja Bundar di Den Haag atau dalam negosiasi yang mengarah ke Perjanjian New York. Inilah pandangan yang acap diusuarakan para simpatisan dan nasionalis Papua. Sebagai kesimpulan, perayaan kemerdekaan itu memang dilaksanakan, namun kemerdekaan Papua tidak memperoleh pengakuan dari negara-negara lain sehingga kemerdekaan 1 Desember 1961 tidaklah lebih sebagai ilusi.
Penulis: Pengamat masalah Papua, peneliti Centre for Muslim States and Societies (CMSS) UWA. (***)
