Dorong Publikasi Layanan Pertanahan di Papua, Kementerian ATR/BPN dan Komisi II DPR RI Gelar Sosialisasi

JAYAPURA (LINTAS PAPUA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggelar sosialisasi Program Strategis Kementerian ATR/BPN yang diselenggarakan dalam rangka menambah pengetahuan dan wawasan masyarakat terhadap persoalan pertanahan di Papua bagi masyarakat Kota Jayapura, Provinsi Papua yang dilaksanakan di Jayapura, Senin, (18/09/2023).

Saat yang sama Anggota Komisi II DPR RI, Paulus Ubruangge didampingi Staff khusus Kementrian ATR/BPN RI, dan Kakanwil BPN Provinsi Papua, Roy E.F Wayoi memberikan sertifikat tanah gratis kepada 10 warga yang telah memyelesaikan administrasi hak atas tanah dengan baik.

Kepala Kantor Pertanahan Provinsi Papua Roi E. F Wayoi, menjelaskan, pentingnya Sertifikat Hak atas Tanah antara lain sebagai bukti kepemilikan, kepastian hukum, serta bermanfaat dalam tertib administrasi. Bagi masyarakat sendiri, sertifikat tanah bisa dijadikan sebagai modal usaha untuk meningkatkan kesejahteraan.
Setelah memiliki sertifikat tanah, masyarakat harus menjaganya dengan baik.

Kementerian ATR/BPN melalui Kantor Pertanahan menyiapkan sarana untuk menambah keamanan tanah masyarakat, termasuk melalui digitalisasi.

"Kita sudah meluncurkan aplikasi Sentuh Tanahku sehingga masyarakat bisa lebih mudah untuk mendaftarkan nomor sertifikatnya ke Sentuh Tanahku. Tidak hanya itu, kerahasiaan data masyarakat di jaga dengan baik," papar Roy Wayoi.

Kementrian ATR/BPN RI dan BPN Papua bersama Komisi II DPR RI gelar Sosialisasi Program Strategis menambah wawasan terhadap persoalan tanahdi Papua, Jayapura, (18/9/2023). (Celia / LPC)

Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI, Paulus Ubruangge mengatakan bahwa Kementerian ATR/BPN telah berkembang pesat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini diharapkan dapat mendukung pencapaian target Program Strategis Nasional (PSN) Kementerian ATR/BPN, salah satunya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

"Kementerian ATR/BPN sudah luar biasa dengan berbagai target.
Target yang diberikan oleh Presiden setiap tahun semakin meningkat.
Tahun 2025 tidak boleh ada se-bidang tanah pun yang tidak terdaftar," katanya.

Dalam menjalankan program PTSL, dibutuhkan publikasi dari Kantor Pertanahan setempat.

"Kantor Pertanahan Provinsi Papua harus melakukan publisitas supaya masyarakat terbantu terutama terkait info-info pertanahan Provinsi Papua, tentang BPN Papua yang sekarang sudah luar biasa. Apa yang dilakukan, sertifikasi selesai sekian juta, mungkin itu harus dipublisitaskan kedepan," tegas Ubruangge.

Paulus Ubruangge mengapresiasi inovasi yang dilakukan Kementerian ATR/BPN, khususnya di provinsi Papua.

"Mudah-mudahan bisa mengantarkan Provinsi Papua pada tahun 2025 yang akan datang itu tersertifikatkan dengan baik, tidak ada bidang di Papua yang tidak tersertifikat sehingga ada kejelasan hak atas tanah dan juga tidak adanya konflik dalam masyarakat,"
pungkasnya. (Cel)