JAYAPURA (LINTAS PAPUA) - Pilot Susi Air kewarganegaraan Selandia Baru Captain Phillip Marthens hingga kini masih disandera oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya. Dia dan lima penumpang lainnya ditangkap Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB sejak Selasa, 7 Februari 2023 lalu.
Seperti diketahui, wilayah Papua adalah wilayah pegunungan dimana peran pilot sangat penting dalam mengantar baik logistic maupun penumpang. Selain itu, maskapai perintis di daerah Papua jaga dapat membantu pembangunan di daerah Papua.
Dalam upaya pembangunan daerah Papua, transportasi sangat dibutuhkan. Satu-satunya yang dapat menjangkau daerah Papua yang bersifat pegunungan adalah melalui transportasi udara. Untuk itu, sangat dibutuhkan transportasi udara untuk daerah Papua.
“Nah satu satunya hal yang bisa dilakukan itu adalah masalah transportasi, lalu dibangun lapangan lapangan perintis secara manual dengan menggunakan tenaga manusia,” ujar Albert Yoku, Ketua Forum kerukunan umat beragama Kabupaten Jayapura melalui keterangan tertulis, Kamis, 2 Maret 2023.

Untuk itu, menurut Albert Yoku, para pilot penerbangan maskapai perintis merupakan pahlawan bagi rakyat Papua. “Para pilot itu pahlawan, membuka genteng isolasi kami di Papua dan pahlawan peradaban baru bagi orang,” katanya.
Terkait dengan penyanderaan pilot Susi Air, Albert Yoku berpendapat bahwa penyanderaan itu merupakan suatu kemunduran bagi daerah Papua. Karena penyanderaan itu dapat menyebabkan transportasi udara di Papua terhambat.
“Karena menurut saya ini fatal ya, sebuah tindakan fatalisme terhadap perubahan perkembangan yang selama ini sudah dibangun, sudah progresif, dan agresif,” ujarnya.
“Jadi kalua satu pilot ini menyebabkan 1000 pilot tidak terbang dan melayani masyarakat kita di wilayah pegunungan, ini kemunduran luar biasa,” lanjutnya.
Di sisi lain, Pengamat Politik Ikrar Nusa Bhakti mengatakan, pemerintah masih melakukan upaya dalam melakukan penyelamatan pilot Susi Air yang disandera oleh KKB Pimpinan Egianus Kogoya.
Ia berharap bahwa pendekatan kemanan dan kekerasan adalah jalan terakhir untuk bisa menyelamatkan pilot Susi Air tersebut. Ia berpendapat, masih ada pilihan lain untuk bisa bernegosiasi dengan KKB Papua yaitu dengan menggandeng tokoh agama dan adat setempat.
“Orang orang kelompok agamawan di Papua yang juga bersama dengan kelompok adat yang asli dari daerah tersebut itu yang kemudian kita jadikan pilihan,” katanya.
“Karena saya yakin tokoh tokoh agama itu kalau memang bisa menyatu dan kemudian memiliki satu visi dan keinginan yang sama untuk menyelesaikan masalah ini, saya pikir mereka bisa bergabung dengan pemerintah,” sambungnya.***
Artikel Terkait
Dari Merauke Kapolda Isyaratkan Tak Beri Ampun Pada KKB
Pesawatnya Ditembaki KKB, SAM Air Sayangkan tak Ada Pengamanan di Bandara Kenyam
Aksi KKB Dikecam, ALDP Minta Buka Ruang Dialog
Kembali KKB Berulah Bunuh Warga, Polisi Sebut Pelakunya Kelompok Bocor Sobolim
TNI Sebut Gara-gara Ini Kelompok KKB Bocor Sobolim Bunuh Warga
TNI - Polisi Evakuasi Tiga Korban Pembunuhan di Pegunungan Bintang Oleh KKB
IKT Papua Siap Fasilitasi Penjemputan Warganya di Jayapura Pasca Aksi Pembakaran KKB
Ulah KKB Pegubin, Sejumlah Masyarakat Non OAP Dipersilahkan Naiki Pesawat CN Milik TNI AU Oksibil-Jayapura
Selama Dua Hari, Sudah Ratusan Lebih Warga Mengungsi ke Jayapura Imbas Aksi KKB
BNPT Tetapkan KKB Papua Sebagai Organisasi Teroris
The United States and Indonesia Partner to Accelerate Development in Papua
Pj Gubernur PPS, Apolo Safanpo : Penjualan Miras di Papua Selatan Perlu Dikontrol
Mau Banyak Belajar Tentang Sejarah Budaya Papua, Mari Kunjungi Tempat ini
BKKBN Papua Kampanye Penurunan Stunting Dengan Konsumsi Ikan.
Partai Buruh di Provinsi Papua dan Papua Tengah Optimis Raih Kemenangan di Pemilu 2024
Pembangunan Rendah Karbon di Papua Diharapkan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat
Besok, Presiden Partai Buruh Nasional Lakukan Road Show di Papua
Jhon NR Gobay Bangga Putra Papua Mulai Urus Izin Pertambangan Pertambangan Rakyat
Inilah Pengumuman Pendaftaran Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Periode 2023-2028
Pemprov, Pemkot dan Pemkab di Tanah Papua Harus Giat Alokasi Anggaran Untuk Stunting