JAYAPURA (LINTAS PAPUA) - Dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) dan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik se-Provinsi Papua Tahun 2022, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadiskominfo) Provinsi Papua, Jeri Agus Yudianto memimpin langsung pengembalian lembar kuesioner penilaian diri atau Self Assessment Questionnaire (SAQ) Monev kepada Komisi Informasi Provinsi Papua, di Kantor Komisi Informasi Provinsi Papua, Entrop, Kota Jayapura, Jumat, 21 Oktober 2022.
Menurut Kadiskominfo Provinsi Papua, Jeri Agus Yudianto pertemuan hari ini adalah sebagai kewajiban pihaknya sebagai badan publik di lingkungan pemerintahan Provinsi Papua, khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Papua untuk mengikuti Monev sebagai kepatuhan badan publik yang diselenggarakan Komisi Informasi Provinsi Papua.
“Tentunya dengan harapan apa yang kami lakukan ini sebagai bentuk transparansi kami kepada publik, sebab semuanya ada di website Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) kami. Juga bagi masyarakat meminta informasi dengan ketentuan yang ada, kami juga ada desk di tempat kami yang disiapkan,” jelas Jeri yang datang ke Kantor Komisi Informasi Provinsi Papua bersama sejumlah stafnya di Diskominfo Provinsi Papua.

Selain itu, Jeri juga mengatakan, pihaknya berharap kedepan seluruh PPID badan publik yang ada di pemerintahan Provinsi Papua juga bisa berpartisipasi aktif untuk mengikuti kegiatan Monev ini.
“Sehingga amanat dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU Keterbukaan Informasi Publik) bagi kami, khususnya yang ada di pemerintah Provinsi Papua kita melaksanakannya untuk Papua yang lebih baik,” paparnya.
Pada Monev dan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik se-Provinsi Papua Tahun 2021 sebelumnya, Diskominfo Provinsi Papua raih kategori Badan Publik Informatif, sehingga Jeri berharap akan mempertahankan predikat itu. Alasannya, hal itu merupakan salah satu mekanisme kerja mereka di Diskominfo Provinsi Papua.
“Kami optimislah di tahun ini tentunya nilai yang lebih baik, peringkat itu kan bagian dari kinerja kepada publik. Jadi sebenarnya, bukan tujuan utama kami tetapi bagaimana kami bisa melaksanakan amanat dari UU Keterbukaan Informasi Publik itu sendiri. Memang penilain itu perlu, tetapi yang utama bagi kami adalah kami melaksanakan amanat UU Keterbukaan Informasi Publik,” terang Jeri.

Ketua Komisi Informasi Provinsi Papua (KI Papua), Wilhelmus Pigai mengaku sangat mengapresiasi pimpinan badan publik yang memiliki komitmen tinggi mengisi dan mengembalikan kuesioner penilaian diri dalam Monev dan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik se-Provinsi Papua Tahun 2022 ini.
“Kami menyambut baik, sebab ini badan publik pemerintah berkunjung dan mengembalikan kuesioner sesuai waktu. Kegiatan Monev ini merupakan program tahunan KI Papua dalam mengukur implementasi atau penerapan keterbukaan informasi publik di badan publik,” kata Wilhelmus yang didampingi Wakil Ketua KI Papua Andriani Waly bersama 3 komisioner KI Papua yakni Syamsuddin Levi, Joel Betuel Agaki Wanda, dan Henry Winston Muabuay.
Sekadar diketahui, badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN atau APBD, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN atau APBD, sumbangan masyarakat, dan atau luar negeri. ***
Artikel Terkait
Siswa Papua Football Academy Binaan PT Freeport Indonesia Latihan di Tembagapura
Inilah Link Cara Dukung Ezterlin Baransano, Wakil Papua Untuk Masuk Lima Besar Putri Ekowisata Indonesia
Rukup Tradisi Masyarakat Adat Sulawesi Utara Menuju Papua
Amerika Serikat dan Indonesia Bermitra untuk Percepatan Pembangunan di Papua
Kejaksaan Tinggi dan Polda Papua : Kartu Prakerja Tak Boleh Disalahgunakan
Pemerintah Lakukan Dua Pendekatan Bangun Tanah Papua
Gallery Kunjungan Diskominfo Papua ke Kantor KPID Papua
Dari Papua Kemenkumham Semarakan KTT G20 Dengan Jalan Sehat
Kongres Masyarakat Adat Nusantara VI , Momen Sejarah Bagi Masyarakat Adat Papua Khususnya Ifar Besar
Badan Publik di Papua Masih Sedikit Kembalikan Kuesioner Monev Keterbukaan Informasi