Negara Pastikan Pendekatan Humanis Berbasis Teritorial Untuk Mengatasi Masalah Keamanan di Papua

BIAK NUMFOR (LINTAS  PAPUA)  - Peristiwa penembakan misterius, baik terhadap warga sipil maupun petugas keamanan di wilayah Papua, hingga kini masih kerap terjadi. Terakhir, tiga hari yang lalu, Selasa (29/11/2022), sebuah aksi penembakan misterius terjadi di Jl. Jenderal Sudirman, Yahukimo, Papua Pegunungan yang menewaskan seorang petugas kepolisian.

Saat ditanya awak media tentang hal tersebut, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin selaku Ketua Badan Pengarah Papua (BPP), menegaskan bahwa hingga kini pemerintah masih menggunakan pendekatan humanis berbasis teritorial untuk mengatasi masalah keamanan di Papua.

“Kita kan sudah menganut bahwa pendekatan kita itu, pendekatan yang humanis dan berbasis teritorial,” tegas Wapres saat memberikan keterangan pers di Pangkalan TNI AU Manuhua, Biak Numfor, Papua, Jumat (02/12/2022).

Kemudian, sambung Wapres, upaya penyadaran kepada masyarakat Papua sebagai bagian dari bangsa Indonesia juga terus dilakukan.

“Selama ini memang sudah dilakukan, walaupun masih ada [gangguan keamanan] seperti penembakan itu, sebenarnya dari segi frekuensinya sudah menurun,” ujarnya.

Lebih lanjut, Wapres mengungkapkan bahwa akan terus dilakukan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang berupaya mengganggu stabilitas keamanan di Papua.

“Dan langkah kita adalah mencari mereka yang melakukan penembakan untuk dilakukan penegakan hukum,” tegasnya.

Lebih jauh, Wapres menuturkan bahwa akar masalah terganggunya stabilitas keamanan di Papua disebabkan oleh masalah kesejahteraan dan penegakan hak asasi manusia (HAM).

Adapun untuk mengatasi masalah kesejahteraan, ia memastikan, pemerintah saat ini tengah gencar berupaya melakukan percepatan pembangunan di wilayah Papua, termasuk dengan membentuk beberapa daerah otonom baru (DOB).

“Makanya itu, salah satu akarnya itu untuk kesejahteraan. Dan kedua penegakan HAM, hak-hak manusia itu kita tegakkan,” ungkapnya.

Terkait penegakan HAM, Wapres menekankan bahwa pemerintah tidak pandang bulu. Siapapun dan dari pihak manapun yang melanggar HAM akan diproses secara hukum.

Festival Budaya Lembah Baliem yang diselenggarakan di Kampung Wosiala, Desa Wosilimo, Distrik Kurulu, Jayawijaya, Papua (Foto Facebook Suara Papua - Saya Indonesia)

“Kalaupun ada dari [oknum] TNI atau polisi yang melakukan pelanggaran, ya ditindak juga. Jadi mereka ditindak, walaupun dari mana ditindak, itu merupakan kebijakan yang sudah diterapkan sekarang,” kata Wapres memastikan.

Terakhir, saat ditanya mengenai Panglima TNI baru apakah akan tetap menerapkan pendekatan humanis berbasis teritorial untuk mengatasi masalah keamanan di Papua, Wapres pun meyakini bahwa Panglima TNI yang baru akan melanjutkan kebijakan tersebut.