Fiji, Selandia Baru, Australia dan Blok Melanesia Jangan Dikte Jokowi dan Indonesia, Oleh Marinus Yaung

ABEPURA (LINTAS PAPUA) -  Kedatangan Presiden Jokowi di Jayapura, Papua, di saat pilot susi air Mark Merthenz masih disandera KKB Egianus Kogoya di wilayah Kabupaten Nduga, Papua yang sudah memasuki satu bulan lebih, dan juga adanya kampanye masif Benny Wenda dan ULMWP di blok Melanesia dan komunitas Pasifik, tentu membawa pesan khusus.

Saya merasa perlu merespon kedatangan Presiden Jokowi dengan pesan khusus yang dibawanya dari perspektif hubungan internasional. Menurut bacaan saya, kedatangan Presiden Jokowi ke Jayapura saat ini adalah bentuk tindakan politik pembendungan atau containment policy ala Presiden Jokowi terhadap semakin menguatnya internasionalisasi isu Papua Merdeka di Pasifik dan komunitas internasional.

Presiden ingin menegaskan bahwa kedaulatan negara Indonesia atas Papua, adalah sesuatu yang tidak boleh ditawar atau dinegosiasikan ulang dengan siapapun, termasuk dengan pihak asing. Bahkan meskipun instrumen penyanderaan pilot susi air mark merthens yang akan dijadikan instrumen politik strategis yang bertujuan menekan Indonesia, tidak akan ada ruang negosiasi status politik Papua.

Tidak bisa dipungkiri bahwa, panyanderaan pilot Mark Merthenz warga negara Selandia Baru oleh kelompok KKB Egianus Kogoya telah menarik perhatian dunia internasional.

Presiden Joko Widodo telah meresmikan gedung Papua Youth Creative Hub (PYCH) di Jayapura, Papua, Selasa, 21 Maret 2023. (Biro Pers Setpres)

Ketika kasus panyanderaan ini dengan cepat mengalami internasionalisasi, maka sebuah kasus atau isu yang mengalami internasionalisasi, akan berpotensi semakin terbuka lebar intervensi pihak asing terhadap isu tersebut, termasuk isu masalah Papua.

Jika seandainya Panglima TNI Yugo Margono " Kepeleset atau takabur " menerima tawaran Selandia Baru untuk membantu proses pembebasan pilot Mark Merthenz, maka itu pintu masuk asing untuk membuat Indonesia kehilangan kedaulatan atas Papua dan masalah Papua sudah langsung menjadi masalah regional Pasifik. Selanjutnya Presiden harus langsung mencopot Yugo Margono.

Untung Yugo Margono " satu irama " persepsi dengan Presiden Jokowi bahwa masalah Papua adalah masalah dalam negeri Indonesia, termasuk kasus penyaderaan pilot Mark Merthenz, dan Indonesia tidak butuh negara mana pun untuk mendikte Indonesia soal pengelolaan dan kebijakan negara atas Papua. Termasuk kebijakan negara mencari solusi terhadap pembebasan pilot susi air yang sedang disandera.

Untuk masalah Papua, Presiden Jokowi bukan politisi yang tidak memiliki action plan. Kalau dari perspektif Rossenau ( 1970 ) kita membaca kedatangan Presiden Jokowi ke Jayapura saat ini, inilah bentuk politik adaptatif Presiden Jokowi untuk merespon sikap Fiji, Selandia Baru dan Australia serta blok melanesia yang sedang kembangkan politik standar ganda terhadap is Papua. Setelah PM Fiji Sitiveni Rabuka menerima Benny Wenda dan delegasi ULMWP, lalu PM Rabuka menyampaikan pernyataan diplomatisnya bahwa Papua bagian dari Melanesia sehingga suara ULMWP perlu didengar di blok Melanesia dan komunitas pasifik, dan seminggu kemudian PM Australia Anthony Albanese mengunjungi Fiji, ini perkembangan geopolitik regional pasifik yang perlu mendapat respon tegas dan adaptatif oleh Presiden Jokowi.

Sehingga momennya tepat Presiden Jokowi datang di Jayapura saat ini. Kedatangan Presiden ini saya kemudian kembangkan analisis sebagai sikap tegas Presiden yang ingin menegaskan bentuk Politik pembendungan indonesia terhadap internasionalisasi isu Papua Merdeka di lingkungan strategis negara. Presiden sekaligus juga ingin menunjukan bahwa Indonesia ini negara besar, bukan " Banana Republic " yg mudah di intervensi dan di obok - obok pihak asing.

Penerrbangan dari Jakarta pukul 12.50 WIB, saya akhirnya tiba di Bandar Udara Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua sekitar pukul 19.45 WIT malam ini," kata Presiden Jokowi, dalam halaman facebook pribadinya, semalam Senin, 20 Maret 2023. (BPMI Setpres)

Kalau Indonesia adalah " banana republic " maka mungkin ketika saham freeport 51 persen diambil Presiden Jokowi akhir tahun 2018, Presiden Jokowi sudah ditumbangkan dan tidak mungkin terpilih lagi untuk periode kedua 2019 - 2024.