Jaleswari Pramodhawardani Pastikan Pemerintah Dukung 30 Persen Keterwakilan Perempuan Maju Caleg DPR/DPRD

JAKARTA (LINTAS PAPUA)  -  Deputi V Kantor Staf Presiden,  Jaleswari Pramodhawardani mengatakan bahwa Pemerintah Dukung Keterwakilan Perempuan Paling Sedikit 30 Persen (%) dalam Pencalonan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau DPRD atau legislatif dalam Pemilu 2024.

"Terkait keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota DPR/DPRD dalam Pemilu 2024,  Pemerintah berkomitmen mendukung pemenuhan keterwakilan perempuan paling sedikit 30%  sebagaimana amanat Pasal 245 dari UU No. 7 Tahun 2017," ujar Deputi V Kantor Staf Presiden,  Jaleswari Pramodhawardani , yang  disampaiikan kepada media lintaspapua.com, Sabtu, 13 Mei 2023.

Dikatakan, bahwa afirmasi perempuan paling sedikit 30% tersebut merupakan produk komitmen bersama antara Pemerintah, DPR serta berbagai elemen masyarakat tentang pentingnya keterwakilan perempuan dalam politik.

"Partisipasi perempuan dalam berbagai ranah publik perlu terus didorong dan diperjuangkan," ujar  Jaleswari Pramodhawardani , yang terkenal sebagai Peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ini.

Lebih Lanjut, mantan akademisi ini menyampaikan, bahwa atas kontroversi dalam pencalonan yang terjadi, Pemerintah mengapresiasi komitmen penyelenggara pemilu  untuk melakukan revisi peraturan KPU untuk memastikan mandat undang-undang Pemilu dapat terlaksana.

"Setidaknya, selama dua kali penyelenggaraan pemilu, yaitu Pemilu 2014 dan 2019, keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam pencalonan anggota DPR/DPRD telah diatur dengan baik dalam peraturan KPU," ungkap Jaleswari Pramodhawardani.

Jaleswari Pramodhawardani berharap, yang telah dilakukan KPU selama ini menjadi modal penting melembagakan afirmasi partisipasi perempuan dalam politik.

"Capaian itu perlu terus dijaga," tandasnya mengakhiri pembicaraan.***

Sekilas Jaleswari Pramodhawardani

Dra. Jaleswari Pramodhawardani, M.Hum, adalah Perempuan kelahiran  11 Agustus 1964,  adalah akademisi, birokrat dan aktivis perempuan yang sekarang menjabat Deputi V bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pertahanan dan Hak Asasi Manusia di Kantor Staf Presiden Republik Indonesia sejak 2016.

Sebelum diangkat menjadi Deputi V, Jaleswari terkenal sebagai peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. dan pengamat militer serta pertahanan.

Jaleswari sebelumnya pernah diangkat menjadi Staf Khusus Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto pada tahun 2014 sampai terjadinya reshuffle Sekretaris Kabinet dengan Pramono Anung pada tahun 2015.