Banyak Distrik dan Kampung Tak Terdaftar, KPU Sarmi Mengacu Pada Data Kemendagri

- Minggu, 15 Januari 2023 | 08:46 WIB
Komisioner KPU Sarmi, Haris Karubaba, Koordinator Divisi Sosialisasi, Partisipasi Pemilih dan SDM KPU Kabupaten Sarmi, Harris Karubaba. Richard (LPC)
Komisioner KPU Sarmi, Haris Karubaba, Koordinator Divisi Sosialisasi, Partisipasi Pemilih dan SDM KPU Kabupaten Sarmi, Harris Karubaba. Richard (LPC)

SARMI (LINTAS PAPUA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua, jelang penyelenggaraan Pemilu 2024. Tengah melakukan tahapan falidasi data, baik terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT), juga penyebaran TPS di sejumlah distrik dan kampung di Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua.

Berkaitan dengan DPT juga penyebaran TPS nantinya, KPU Sarmi tetap mengacu pada data yang diberikan Kemendagri kepada KPU RI.

"Menang ada banyak kampung-kampung pemekaran dan distrik namun tidak terdaftar, sehingga kami KPU Sarmi tetap mengacu pada data Kemendagri yang diberikan kepada KPU RI, ya itu 10 distrik dan 88 kampung di wilayah Kabupaten Sarmi," ucap Komisioner KPU Sarmi, Haris Karubaba, Koordinator Divisi Sosialisasi, Partisipasi Pemilih dan SDM KPU Kabupaten Sarmi, Harris Karubaba, kepada Lintas Papua.Com, Sabtu 14 Januari 2023.

Haris menyebutkan, memang ada banyak pemekaran distrik dan kampung. Namun penduduknya itu-itu saja, kalaupun ada peningkatan, ya cuma berapa persen saja.

"Untuk data sementara yang telah kami terima ada 27 ribu data penduduk, namun pada DPT Pemilu 2019 ada 26.996. Sehingga kami perlu melakukan pemutahiran data pemilih, setelah semua perangkat terbentuk," tutur Haris Karubaba.

Haris bercerita, untuk data Pemilu 2019, dimana jumlah distrik hanya ada 10 distrik, namun sekarang sudah ada 21 distrik, karena ada penambahan 11 distrik pemekaran.

"Untuk kampung pada Pemilu 2019 ada 88 kampung, namun sekarang ada 94 kampung," tuturnya.

Selain itu, berkaitan dengan TPS, pihaknya masih mengacu pada data Pemilu 2019, dimana TPSnya ada 142.

"Berkaitan dengan syarat pendirian TPS, pada prinsip dalam pembentukan TPS juga tertuang dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, mendekatkan pemilih pada TPS. Dan setiap TPS pemilih paling tinggi 300 pemilih, untuk mendirikan TPS baru," ujar Haris.

Nanti akan ada pentahitan data terbaru, dan kami KPU Sarmi akan mengacu pada data tersebut. cetusnya.

Halaman:

Editor: Richard Mayor

Terkini

NasDem Siap Menang di 3 DOB Papua pada Pemilu 2024

Sabtu, 4 Februari 2023 | 19:33 WIB

KPU Sarmi Gelar Seleksi Calon PPS Pemilu 2024

Sabtu, 14 Januari 2023 | 06:27 WIB
X