TAMBRAUW (LINTAS PAPUA) - Ketua Lembaga Isu Trategis Papua PP PMKRI Periode 2022-2024, Nicodemus Momo meminta kepada kepada Kapolda Papua Barat untuk mengutus tim mengentikan aktivitas penambangan ilegal di Kwoor, Kabupaten Tambrauw.
“Menyikapi tambang ilegal di Kwoor Kabupaten Tambrauw, maka aktivitas tambang ilegal yang berlangsung saat ini sangat menganggu dan mengancam warga setempat, lebih khusus di Distrik Kwoor, Kabupaten Tambrauw,” katanya saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya, Selasa (14/2/2023) malam.
Putra daerah asal Kabupaten Tambrauw ini juga menegaskan agar Kapolda Papua Barat segera mengutus tim dan menangkap para pelaku penambangan ilegal yang selama ini melakukan aktivitas penambangan secara ilegal di wilayah Kwoor.
“Saya dengan tegas minta Kapolda Papua Barat dalam waktu dekat turun dan perintah tim untuk tangkap pelaku penambang ilegal dan hentikan tambang ilegal di Tambrauw,” tegasnya.
Mantan Ketua Ikatan Mahasiswa Tambrauw (IMT) di Jayapura ini menilai bahwa beberapa kali masyarakat adat di wilayah Abun telah menyampaikan kepada Pemda Tambrauw melalui PJ Bupati Tambrauw, tetapi selama ini diam dan tidak melanjutkan laporan dari masyarakat tersebut.
“Kabupaten Tambrauw adalah wilayah konservasi, sehingga harapan pemerintah daerah dan DPRD harus menyikapi penambangan ilegal di Kabupaten Tambrauw,: ujar pemuda yang akrab disapa Nico ini.
Sementara itu, Ketua PMKRI Cabang Sorong, Yance Yesnath sebagai salah satu anak asli Suku Abun di Kabupaten Tambrauw ikut menyoroti tambang ilegal yang ada di Distrik Kwoor, Kabupaten Tambrauw.
“Sebagai sebagai kaum intelektual suku Abun saya sampaikan kepada Pemda Kabupaten Tambrauw, Pangdam untuk segera turun menyikapi emas ilegal yang ada di Distrik Kwoor,” ujarnya.
“Sebagai intelektual Suku Abun, ia menegaskan agar segera menutup aktivitas penambangan ilegal yang ada di Distrik Kwor,” pungksnya.
DAS: Kwoor Sudah Rusak Akibat Tambang Ilegal
Anggota Dewan Adat Suku (DAS) Wilayah Adat Tambrauw, Donatus Hae melihat langsung situasi dan kondisi di penambangan ilegal di wilayah Kwoor Kabupaten Tambrauw.
Donatus menyayangkan, sebab aktivitas penambangan emas secara ilegal ini merusak lokasi pemukiman warga di Kwoor. Bahkan, bisa menimbulkan bencana alam kedepan.

“Semua pimpinan daerah, kepala distrik, kepaal kampung dan tokoh adat dan dewan adat wilayah Tambrauw dan lembaga adat di Tambrauw mari kita lihat dengan jelih tambang emas yang ada di Kwoor ini merusak masyarakat dan kampung besar, baik rumah, gereja dihancurkan,” ujar Anggota Dewan Adat Suku (DAS) Wilayah Adat Tambrauw, Donatus Hae, dalam video berdurasi 1:38 menit yang diterima oleh wartawan, Selasa (14/3/2023).
Artikel Terkait
Provinsi Papua Barat Daya Diresmikan, Indonesia Sekarang Miliki 38 Provinsi
Pegawasan Perikanan di Papua Barat Diperkuat Kementerian Kelautan dan Perikanan
Kapolda Papua Barat, Irjen Pol. Daniel Silitonga Pastikan Siap Dukung Pemerintah Daerah Selalu
Penjabat Gubernur Papua Barat Daya, Muhammad Musa'ad Diminta Jaga Stabliitas Politik dan Rangkul Semua Pihak
Penjabat Gubernur Papua Barat Daya, Muhammad Musa’ad Pastikan Penempatan Posisi Pegawai Kemampuan Personal
Polda Papua Barat Mantapkan Kesiapan Pengamanan Jelang Natal dan Tahun Baru
Masyarakat Sukacita Sambut Kedatangan Penjabat Gubernur Papua Barat Daya, Dr. Muhammad Musa’ad
Titus Pekei : Gubernur Papua Barat Segera Fungsikan Mansinam Sebagai Pulau Injil
Inilah konsep Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 Oleh KLHK dan Ajak Papua Barat Bersinergi
Tingkat Kemiskinan di Proviinsi Papua Barat Daya Masih Tinggi, Inilah Tantangan Pj Gub PBD, Muhammad Musa’ad