Komunitas Amabong Raya Desak Implementasi Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pengakuan Atas Hak-Hak Adat

SENTANI (LINTAS PAPUA)  - Aliansi Masyarakat Adat Bolaang Mongondow (Amabong) Raya melalui KMAN VI di Papua ini mendesak Pemerintah Pusat (Pempus) dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk tegas kepada Pemerintah Daerah (Pemda) baik pemerintah provinsi tetapi juga pemerintah kabupaten/kota terkait penerapan implementasi Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pengakuan Atas Hak-Hak Masyarakat Adat.

Demikian dikemukakan, Ketua Aliansi Masyarakat Adat Bolaang Mongondow (Amabong) Raya, Drs. H. Z. A Jemmy Lantong kepada media ini usai serasehan hari pertama di Kampung Yakonde, Selasa (25/10) siang. “Kita sudah lama aktif sebagai petugas aliansi masyarakat adat di daaerah, bahkan hampir puluhan tahun mengadvokasi, mendampingi saudara-saudara kita masyarakat adat dalam mempertahankan dan melindungi hak-hak atas tanah hutan adat,” sebutnya.

Pemerintah Kabupaten Keerom Ucapkan Selamat dan Sukses Atas Terselenggaranya Kongres Masyarakat Adat Nusantara di Papua.

Dirinya membeberkan, Permendagri Nomor 52 tahun 2014 Tentang Pengakuan Atas Hak-hak Masyarakat Adat itu dianggap tidak jalan pada daerahnya, kenapa ? karena pemerintah diatas yaitu kepala daerah maupun ke bawa camat dan desa tidak pernah merasa ada regulasi, dan bahkan tidak di sosialisasikan Permendagri tersebut.
Pihaknya selama ini sangat getol mengsosialisasi atau memberikan pemahaman kepada masyarakat adat untuk bersama-sama dengan aliansi masyarakat adat Bolmong Raya berupaya mendapatkan legitimasi dari masyarakat.

“Kami berjuang sejak tahun 2013, berinisiatif membuat draft Raperda tentang kelembagaan adat. Upaya kami tersebut dilakukan sampai tingkat Prolegda di DPRD, tapi itu mohon maaf, akibat malas taunya pemerintah di daerah membuat semua upaya belum mebuahkan hasil yang maksimal,” ketusnya.

Tarian Masyarakat Adat Dari Kabupaten Jayapura . (Viktor Done / lintaspapua.com)

Dirinya mencontohkan, ada investor yang datang untuk menanam investasinya, tetapi begitu pihaknya bersama masyarakat adat menegur si investor tersebut, maka dengan tenang si perusahaan dapat menunjukan sehelai kertas yang bersisikan ijin dari camat dan kepala desa atau kepala kampung.

Selain itu, Kepala Desa ketika mendapat benturan karena di awal-awal perjuangan selalu bersama-sama dengan masyarakat adat, begitu Kades mendapat warning dari pimpinan diatasnya, maka ia mulai mencari alasan untuk pembenaran diri.

“Di salah satu kampung yang sedang kami advokasi ditemukan, kepala desanya sempat bilang begin, kalian mau mendengar Aliansi Masyarakat Adat Bolaang Mongondow (Amabong) Raya atau mau dengar saya sebagai kepada desai, akhirnya masyarakat bingun dan perlahan-lahan tinggalkan perjuangan bersama kami untuk proteksi hak-hak masyarakat adat,” ujarnya. (IRFAN / LINTASPAPUA.COM)