Sekjen AMAN Minta Aparat Non Organik Segera Ditarik Dari Wilayah Adat Papua dan Presiden Tuntaskan Kasus HAM

Rukka Sombolinggi Minta Aparat Non Organik Segera Ditarik Dari Wilayah Adat dan Presiden Harus Selesaikan Kasus HAM di Berbagai Wilayah Adat

SENTANI (LINTAS PAPUA) - Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) VI yang dilaksanakan selama sepekan, sejak 24 Oktober hingga 30 Oktober 2022, menghasilkan 30 rekomendasi yang disebutkan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) AMAN Nasional terpilih Rukka Sombolinggi pada penutupan kongres, Ahad, 30 Oktober 2022 malam di Stadion Barnabas Youwe, Kota Sentani, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura.

30 rekomendasi yang dihasilkan dalam kongres saat melakukan sarasehan-sarasehan hingga pleno-pleno, antara lain menarik pasukan non organik dari wilayah masyarakat adat di seluruh Indonesia, kemudian meminta kepada Presiden RI Joko Widodo untuk segera membentuk kembali Satuan Tugas (Satgas) Masyarakat Adat.

Rukka Sombolinggi Terpilih Kembali Sebagai Sekjen AMAN di Kongres Papua. (OFFICIAL KMAN VI 2022)

Rekomendasi yang dihasilkan dari hasil Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) VI, demikian dikatakan Rukka Sombolinggi yang merupakan Sekjen AMAN Nasional yang kembali terpilih dalam KMAN VI ini kepada wartawan saat sesi jumpa pers, Ahad, 30 Oktober 2022, yang berlangsung di Media Center (MC) KMAN VI YANG 2022, Tribun Barat Stadion Barnabas Youwe, Kota Sentani, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura.

Foto bersama dengan Bupati Jayapura yang juga Ketua Panitia Nasional Kongres Masyarakat Adat Nusantara KeEnam (KMAN VI), Mathius Awoitauw, SE,. M,Si menegaskan Balai adat merupakan simbol kebangkitan masyarakat adat. (Viktor Done)

"Dalam kongres ini, kami menuntut pemerintah agar segera menarik pasukan non organik dari wilayah masyarakat adat. Khususnya, yang berhadapan dengan konflik sumberdaya alam dengan perusahaan-perusahaan dan juga proyek pembangunan," pintanya.

Rukka juga mencontohkan, banyak pasukan non organik dari TNI-Polri yang dipaksa untuk ikut mengamankan objek yang dibangun oleh pemerintah dan perusahaan-perusahaan.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Rukka Sombolinggi bersama Ketua Panitia Nasional KMAN VI, Mathius Awoitauw, SE, M.Si saat meniup salah satu alat bunyi tiup dalam acara pembukaan KMAN VI di Sentani, Senin (24/10) (sumber foto : MC-KMAN VI)

"Kemudian, permintaan untuk pembentukan Satgas Masyarakat Adat. Karena Satgas Masyarakat Adat ini sudah digagas sejak 2015, tetapi hingga saat ini belum dibentuk kembali oleh pemerintah," paparnya.

"Jadi, di negara ini banyak masyarakat adat yang terancam hampir punah dan ini butuh perhatian khusus. Juga ada banyak kasus di Komnas HAM yang harus digali kembali agar pemerintah dapat menyelesaikan permasalahan kasus HAM di berbagai wilayah adat," pungkas perempuan asal Tana Toraja ini. (Irfan  / lintaspapua.com)